Namun, menjelang pemilu pada April dan Mei tahun ini, Perdana Menteri Narendra Modi ingin menghindari risiko kekurangan listrik. Seiring dengan gelombang panas yang mencapai rekor tertinggi, Negeri Bollywood mengalami lonjakan besar dalam puncak permintaan listrik selama 2 tahun berturut-turut.
“Kebijakan India adalah membangun segalanya. Dorong energi terbarukan, tetapi juga dorong batu bara dan bahan bakar fosil lainnya,” kata Sandeep Pai, direktur organisasi yang berfokus pada iklim Swaniti Global. “Alasannya adalah peningkatan permintaan listrik.”
Namun, dalam hal energi terbarukan, India gagal membangun pembangkit listrik yang cukup untuk memenuhi target ambisiusnya yaitu 500 gigawatt kapasitas energi bersih pada 2030. Tingkat pemasangan tenaga surya dan angin selama beberapa tahun terakhir adalah sekitar sepertiga dari jumlah yang dibutuhkan, menurut BloombergNEF.
Terdapat kombinasi beberapa faktor yang memengaruhi penerapan energi terbarukan. Alasan utamanya, kata Rohit Gadre dari BNEF, adalah ketidakselarasan insentif yang diberikan oleh perusahaan ritel listrik milik negara, kesulitan memperoleh lahan yang diperlukan, dan kurangnya kebijakan yang konsisten di tingkat federal dan negara bagian. Walhasil, meski permintaan energi meningkat, minat investor swasta untuk mempercepat investasi energi terbarukan masih belum mencukupi.
Hal ini tidak berarti bahwa sektor batu bara akan berjalan mulus, yang juga menghadapi tantangan serupa dalam menarik investasi baru.
“Pembangkit listrik tenaga surya dan angin dapat dibangun dengan cepat, sedangkan pembangkit listrik tenaga batu bara akan memakan waktu lebih lama dan dengan biaya yang lebih tinggi,” kata Vibhuti Garg, direktur lembaga nirlaba Institute for Energy Economics and Financial Analysis di Asia Selatan.
Baik Pai maupun Gadre tidak berekspektasi bahwa India mencapai target batu bara yang telah ditetapkan. Skenario transisi ekonomi BNEF melihat penggunaan batu bara di India mencapai 1,1 miliar ton sebelum 2040.
Pada akhirnya, India membutuhkan investasi pada infrastruktur energinya karena negara berpendapatan menengah ke bawah ini menginginkan pertumbuhan ekonomi. Konsumsi listrik per kapita India jauh di bawah negara maju atau bahkan China. Dan India masih belum bisa menggunakan anggaran karbon globalnya secara adil.
India, serta negara-negara berkembang besar lainnya, juga memerlukan lebih banyak insentif untuk memilih jalur yang lebih ramah lingkungan. Selama 3 tahun terakhir, negara-negara G-7 telah merancang Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk membantu Afrika Selatan, Vietnam, dan Indonesia mengurangi penggunaan batu bara. Kesepakatan tersebut berantakan dan belum menunjukkan hasil.
Meskipun dunia mungkin telah sepakat untuk beralih dari bahan bakar fosil pada COP28, belum ada cara efektif untuk membantu negara-negara seperti India menggantikan batu bara, demikian ujar Menteri Lingkungan Hidup Bhupendra Yadav pekan ini saat peluncuran buku berjudul Modi Energizing A Green Future.
Hal ini tidak hanya berarti negara-negara kaya memberikan uang tunai, katanya pada acara tersebut, tetapi kebijakan yang lebih baik, transfer teknologi dan pelatihan keterampilan juga diperlukan.
Pai menggemakan pandangan ini. “Dunia perlu menawarkan sesuatu kepada India untuk tidak melakukan karbonisasi,” katanya. “Tantangan utamanya adalah dunia tidak memberikan banyak manfaat bagi India atau negara berkembang mana pun.”
(bbn)
