Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi belanja negara sampai akhir Oktober tercatat hanya Rp2.240 triliun atau 73,2% dari target pemerintah. Layaknya proyek Roro Jonggrang, pemerintah mengebut realisasi belanja negara hingga akhirnya tembus level Rp3.121,9 triliun atau 100,2% dari target Rp3.117,2 triliun, tepat pada pengujung tahun.
Persoalan lambatnya penyerapan belanja negara mulanya mengemuka justru dari keluhan Kepala Negara yang merasa tak berhasil mengubah pola pikir dan cara kerja para anak buahnya di pemerintahan. Hal itu ditunjukkan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara virtual di Istana Negara, Jakarta, 29 November 2023 lalu.
Dalam sambutan penyerahan DIPA digital itu, Kepala Negara menginstruksikan kementerian/lembaga (K/L), dan pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran dengan disiplin dan tepat sasaran. Terlebih, di tengah situasi geopolitik yang makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis dan resesi yang makin menguat.
“Sejak awal 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah. Sekali lagi, eksekusi dan lakukan belanja sesegera mungkin,” tegas Jokowi.
Menjelang akhir tahun, Jokowi baru menanyakan persoalan penyerapan anggaran negara dengan menghubungi Bendahara Negara via Telepon. Layaknya orang asing yang tak mengenal kondisi Tanah Air, Kepala Negara mengaku heran terkait kondisi yang sedang terjadi hingga membuat belanja negara tertahan.
"Realisasi belanja pemerintah pusat masih 76%, padahal tinggal 3 minggu lagi. Hal-hal seperti ini selalu saya ikuti dan saya telepon Menteri Keuangan ke Bank Indonesia, sebenarnya kondisinya seperti apa?" ujar Jokowi.
Menanggapi keluhan Kepala Negara, sehari setelahnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan keterangan pers dan menyatakan bahwa APBN akan difungsikan untuk terus menjaga stabilitas sosial ekonomi melalui pembangunan pondasi kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan reformasi lainnya.
(lav)
