Bloomberg Technoz, Jakarta — Keputusan pemerintah merelokasi depo Pertamina Plumpang ke areal pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dinilai sebagai sebuah blunder, alih-alih solusi bagi isu keamanan lingkungan objek vital nasional.

Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio berpendapat pemerintah seharusnya merelokasi warga sekitar Terminal Pengisian Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, bukan sebaliknya.

Penyebabnya, menurut Agus, sudah jelas bahwa warga yang tinggal di sekitar depo tersebutlah yang ‘menyerobot’ lahan milik Pertamina.

"Keputusan yang ngawur. Jelas-jelas pemilik tanah [yang ditempati oleh warga terdampak kebakaran] adalah Pertamina. Jadi, sudah jelas yang harus dipindahkan itu warganya, bukan deponya. Lahan yang ditempati warga itu memang dibiarkan kosong awalnya untuk menghindari api merambat ketika terjadi kebakaran," katanya ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz pada Selasa (7/3/2023).

Agus menilai keputusan tersebut menjadi preseden buruk penegakan hukum di Tanah Air. Pemerintah seolah-olah memberikan ruang bagi masyarakat untuk tindakan pengambilalihan lahan milik negara untuk kepentingan pribadi mereka.