Ditemui terpisah, Ketua RW 9 yakni Abdul Syakur mengatakan bahwa memang warga Tanah Merah hingga masa Gubernur DKI Fauzi Bowo belum memiliki KTP. Namun setelah pemerintahan daerah dipegang Joko Widodo (Jokowi) mereka mendapatkan KTP dan dibentuklah kepengurusan di RT/TW.
Kemudian pada era Gubernur Anies Baswedan, mereka juga diterbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) agar bisa mendapatkan pelayanan yang disediakan pemerintah seperti PAM dan lainnya. IMB yang diterbitkan adalah IMB kawasan dan tiap warga dalam satu RT mempunyai kutipan IMB-nya.
"Menurut kami, itulah bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, dengan cara melegalisasi kami dengan data tersebut," kata Abdul Syakur.
Dia mengatakan, ada 6 RW yang sebenarnya menyentuh Tanah Merah yakni RW 8,9,10 dan 11. Sementara wilayah RW 7 walaupun daerah Tanah Merah namun masuk di Kelurahan Tugu Selatan. Kemudian RW 22 masuk di Kelurahan Kelapa Gading Barat.
Namun demikian sekalipun kebakaran Depo Plumpang berulang terjadi setelah pernah terbakar hebat beberapa tahun silam, dia mengatakan warga di sana tetap memilih tinggal di sana.
"Sampai saat ini warga kami masih betah tinggal di kampung ini. Yang jelas warga kami masih betah di sini. Sudah turun-temurun," lanjutnya.
Heru Bangun Santoso (47) juga merupakan korban kebakaran yang mengaku rumahnya kini sudah tinggal puing. Heru mengatakan bahwa apabila ada yang menuduh tanah mereka ilegal maka tak benar. Dia sendiri masuk dalam RW 1 area Kampung Bendungan Melayu dan di wilayah ini ada 2 RW yang terdampak. Dia mengatakan RW 9 Tanah Merah memang baru mendapatkan izin pada 2000-an namun tidak demikian halnya dengan RW mereka.
Dia mengaku sudah memiliki KTP sejak 1990-an sejak usia 17 tahun. Bahkan IMB yang dimiliki sudah memiliki pajak bumi dan bangunan (PBB). Memang diakuinya dahulu awalnya tanah itu adalah tanah girik belum bersertifikat namun seiring berjalan waktu ada yang sudah membuat sertifikat. Oleh karena itu menurut dia apabila ada rencana relokasi maka harus dirincikan wilayah mana saja.
"Nah itu saya dengar bapak Erick Thohir Menteri BUMN itu menyatakan Pertamina harus bertanggung-jawab penuh 100%. Hanya juga ada wacana soal relokasi. Itu harus dipisahkan nih yang mau direlokasi ini siapa? Warga yang mana? Yang di RW 1 atau RW 9 Kampung Tanah Merah," ujarnya.
Dia menceritakan, menurut orangtuanya dahulu tanah ini dikabarkan milik Pelindo namun kemudian digarap warga yang tinggal di sana turun-temurun hingga saat ini. Heru dan keluarganya kini tinggal di posko pengungsian. Dia berharap segera mendapatkan penggantian yang sepadan.
"Untuk bantuan dari Pertamina saya belum tahu. Kalau dari pemerintah DKI itu udah ada ya, kayak Polri, Pemprov (DKI) ada," katanya.
Dihubungi lewat sambungan pesan elektronik, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina sudah langsung menurunkan bantuan kepada pengungsi sejak malam kejadian kebakaran di Depo Plumpang.
"Sudah langsung tersalurkan, mungkin bisa dicek di posko pengungsian," kata Fadjar.
Pertamina sebelumnya merilis bahwa ada 4 titik posko yang menjadi tujuan adalah Posko Koramil, Posko Kantor Lurah Tugu Selatan, Posko RPTRA Rasela Rawabadak, Puskesmas dan Kantor Kelurahan Rawa Badak Selatan. Bantuan yang diberikan berupa air minum 60 box, makanan siap saji 200 paket, makanan ringan 1000, ratusan kasur, selimut dan masker.
Pertamina juga menyatakan akan menanggung penuh seluruh pengobatan korban baik yang berada di RS rujukan maupun yang dirawat pada RS afiliasi Pertamina. Bantuan juga diberikan kepada korban meninggal dan keluarganya dalam bentuk pengurusan pemakaman dan tali asih.
Fadjar menambahkan, selain bantuan yang diturunkan langsung tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin pada saat menyambangi lokasi kejadian pada Sabtu (4/3/2023) juga menyerahkan bantuan secara simbolik yakni Rp1 miliar untuk warga terdampak. Bantuan itu diberikan bersama dengan Pertamina yang diwujudkan dalam bentuk obat-obatan, perlengkapan tidur, makanan siap saji dan pelayanan kesehatan.
"Seluruh tim Pertamina akan bahu-membahu membantu korban dan warga terdampak juga bekerja sama dengan aparat terkait demi memastikan bantuan disalurkan merata," kata Fadjar.
(ezr)
