Pada tahun ini, pemerintah tercatat mengalokasikan APBN hingga 5,6% untuk anggaran pertahanan atau mencapai Rp139,1 triliun. Pemerintah juga menambah anggaran kepolisian hingga Rp117,41 triliun. Akan tetapi, anggaran ini termasuk pengamanan proses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Pada 2023, pemerintah juga mengalokasikan 5,98% APBN untuk anggaran pertahanan yang mencapai Rp134,3 triliun. 

Pada awal jabatan Prabowo, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran pertahanan sebesai Rp131,2 triliun pada APBN 2020. Pada periode yang sama, pemerintah mengalokasikan anggaran kepolisian sebesar Rp104,7 triliun. Pada APBN 2021, saat penanganan pandemi Covid-19, anggaran pertahanan pun tetap meningkat. Pemerintah mengalokasikan 7% APBN sebesar Rp137,2 triliun. Sedangkan, anggaran Polri sebesar Rp112,1 triliun. 

Pada 2022, Prabowo mulai membuat kesepakatan pembelian dan pemuktahiran alutsista. APBN 2022 mengalokasikan anggaran pertahanan sebesar Rp134,6 triliun. Anggaran kepolisian tercatat mencapai Rp111 triliun. 

Angka anggaran ini memang lebih tinggi dari lima tahun periode pertama pemerintah Jokowi. Pada saat itu, Jokowi paling tinggi memberikan jatah anggaran pertahanan bagi Kementerian Pertahanan dan TNI sebesar Rp114,82 triliun pada 2017. Pada periode yang sama, kepolisian juga mencatat alokasi anggaran tertingginya dengan Rp98,22 triliun. APBN 2024 mengalokasikan anggaran Kemhan dan TNI lebih tinggi 21,14% dan anggaran Polri lebih tinggi 19,26% dari capaian tertinggi periode pertama Jokowi.  

Anggaran pertahanan era Presiden Jokowi

*dalam triliun rupiah

Sumber: Kementerian Keuangan

(dov/frg)