Dia menilai Pertamina tidak tampak melakukan upaya serius untuk memperbaiki sistem tersebut. Walhasil, kebakaran beruntun kilang kinyak dan Depo bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina terjadi berulang, yang kali ini merenggut 19 nyawa penduduk.
Opsi Relokasi
Dalam kondisi saat ini, relokasi pemindahan depo Pertamina Plumpang disebutnya sebagai opsi yang tepat dengan mempertimbangkan beberapa alasan.
Pertama, penyulut kebakaran berawal dari depo Pertamina Plumpang, bukan rumah Penduduk.
Kedua, opsi pemindahan depo Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh direksi Pertamina, sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak, antara lain Pertamina, Pemprov DKI, dan Warga.
Ketiga, saat ini lokasi depo Pertamina Plumpang sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan permukiman padat.
“Tidak tersedia buffer water cukup yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Pendistribusian BBM dari kilang ke depo menggunakan pipa yang sebagian melewati kawasan penduduk, sehingga saat pipa terbakar pasti akan menyebabkan kebakaran rumah penduduk di sekitarnya. Dengan alasan tersebut, maka hanya satu kalimat ‘pindahkan depo Pertamina Plumpang dengan segera’,” tegasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir pekan lalu telah membuka wacana relokasi depo Pertamina Plumpang, ke kawasan reklamasi. Hal ini untuk menghindari kembali terjadi kebakaran depo Pertamina yang memakan korban jiwa warga sekitar di kemudian hari.
Jokowi menegaskan kajian mengenai relokasi warga di sekitar depo Plumpang atau relokasi TBBM tersebut akan diputuskan dalam waktu dekat. Dia menyebut telah memerintahkan Kementerian BUMN, Pemprov DKI Jakarta, dan Pertamina untuk mengkaji rencana tersebut.
"Ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," katanya kepada awak media di lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Minggu (6/3/2023).
Bicara soal kawasan penyangga Depo Pertamina Plumpang, Jokowi mengatakan hal itu sudah pernah diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak lama setelah kebakaran yang terjadi pada 2009.
"Dahulu memang sudah direncanakan untuk dibuat di kanan kirinya [depo Pertamina Plumpang] sungai," katanya.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin juga sudah mendesak agar depo Pertamina Plumpang direlokasi ke daerah pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Tidak hanya itu, Ma’ruf menegaskan pemerintah akan menata ulang kawasan di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang terbakar.
“Saya berharap depo ini, supaya lebih aman, bisa direlokasi ke pelabuhan di kawasan Pelindo. Daerah ini nanti akan ditata ulang supaya lebih teratur, lebih baik dan lebih aman dan memenuhi persyaratan sebagai suatu daerah yang berada di wilayah ibu kota,” ungkap Ma’ruf saat kunjungan ke lokasi kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Sabtu (4/3/2023).
Dalam kaitan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan zona penyangga atau buffer zone di objek-objek vital nasional masih sangat tipis.
Untuk di lingkungan kerja Pertamina, menurutnya, terjadi penurunan signifikan terhadap zona penyangga setelah 1998.
“Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk pemerintah daerah, khususnya Pak Heru [Budi Hartono] sebagai PLT Gubernur dan kami dari pemerintah pusat, baik Kementerian BUMN maupun Kapolri untuk menyinkronisasikan tata kelola bersama karena kondisi objek vital nasional ini rata-rata buffer zone-nya atau jaraknya itu sangat tipis,” kata Erick dalam keterangan pers di Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP), Sabtu (4/3/2023).
Erick menjelaskan bahwa, pada periode 1971 hinga 1987, buffer zone Pertamina masih tergolong aman. Namun, penurunan lahan buffer zone terjadi pascareformasi.
“Ini konteksnya tidak hanya di Plumpang, tetapi juga di objek vital nasional,” kata Erick.
Erick mengatakan, sejak dua tahun lalu, dia telah meminta BUMN yang termasuk kawasan objek vital nasional seperti Pertamina, Mind ID, PLN untuk mengembalikan buffer zone seperti dahulu.
Jika pengembalian buffer zone tidak memungkinkan, lanjutnya, maka perlu dilakukan relokasi. Terkait dengan relokasi Depo Pertamina Plumpang, Erick mengungkapkan Kementerian BUMN juga telah mendorong relokasi sejak dua tahun lalu.
"Namun, tidak mungkin relokasi ini kami kerjakan sendiri. Perlu dukungan pemerintah daerah. Ini saya rasa Pak Presiden ingin memastikan dalam beberapa hari ke depan terjadi kesepakatan jangka menengah atau panjang," ungkapnya.
Selain itu, Erick telah meminta Pertamina dan Mind ID untuk membuat tim risiko bisnis dari sisi operasional, selain dari sisi keuangan.
"Tadi pagi saya sudah telepon untuk Pertamina dan Mind ID. BUMN harus bentuk tim risiko bisnis tidak hanya keuangan tapi operasional menyeluruh karena ini ada aset vital nasional. Saya akan review dan sudah minta investigasi. Saya akan lihat apakah ada perbaikan," jelasnya.
Saat ditanya terkait dengan ada tidaknya rencana pencopotan direksi Pertamina akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Erick mengungkapkan pencopotan akan dilakukan jika diperlukan.
(rez/wdh)
