Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin menyampaikan dalam jumpa pers di Seoul, pada Senin (06/03/2023), bahwa pemerintahnya berharap dapat membangun hubungan berorientasi masa depan antara Korea dan Jepang melalui rekonsiliasi dan kerja sama.
Dia juga menyebut Jepang sebagai "tetangga terdekat" negaranya yang berbagi nilai-nilai universal seperti kebebasan dan demokrasi, ekonomi pasar, supremasi hukum, dan hak asasi manusia.
Melalui usulan Yoon, perusahaan yang mendapat manfaat dari dana yang ditransfer berdasarkan perjanjian tahun 1965 dengan Jepang, termasuk Posco Holdings Inc., akan membiayai sebuah yayasan yang akan memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa.
Seoul juga akan menarik keluhannya ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait kontrol ekspor Jepang pada bahan kimia yang digunakan untuk membuat layar ponsel pintar, layar TV, dan semikonduktor. Ia juga berencana untuk mengadakan pertemuan perdagangan dengan Tokyo untuk mencabut sengketa tersebut.
Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang mengeluarkan pernyataan pada Senin (06/03/2023) yang mengatakan pemerintah telah lama ingin memulihkan hubungan dengan negara mereka sebelum Juli 2019, saat kontrol ekspor masih diberlakukan.
"Pengumuman hari ini antara Republik Korea dan Jepang menandai babak baru kerja sama dan kemitraan antara dua sekutu terdekat Amerika Serikat. Saat langkah ini terwujud sepenuhnya, mereka akan membantu kami menegakkan dan memajukan visi bersama kami untuk Indo Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, saham saham terkait teknologi Jepang dan Korea Selatan tercatat naik. Di Seoul, Samsung Electronics naik sebanyak 1,7% dan LG Electronics naik 4,2%. Di Jepang, Stella Chemifa ditutup pada 3,9% lebih tinggi.
Langkah untuk memulihkan hubungan dengan Jepang merupakan pertaruhan politik bagi Yoon, di mana mantan jaksa konservatif itu terpilih tahun lalu dengan janji akan memperluas peran Korea Selatan dalam jaringan aliansi global AS.
Kasus kerja paksa telah lama memberikan luka bagi masyarakat Korea. Banyak warga Korea yang merasa pemerintah Jepang belum cukup menebus pendudukan kolonialnya di Semenanjung Korea pada 1910-1945.
Masalah ini muncul kembali saat mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengambil alih kekuasaan pada 2017 dan pengadilan tinggi negara memutuskan agar perusahaan Jepang bertanggung jawab atas kompensasi para korban.
Jepang, yang meyakini perselisihan tersebut telah diselesaikan melalui perjanjian tahun 1965, menghapus Korea Selatan dari “daftar putih” tujuan ekspor terpercaya. Hal ini berakibat Moon mengancam akan menarik diri dari pakta pembagian intelijen militer, meskipun pada akhirnya ia menarik keputusan tersebut.
AS dan sekutunya tengah berupaya untuk menciptakan jajaran yang lebih solid melawan China dan Korea Utara di tengah invasi Rusia ke Ukraina, sehingga penyelesaian perseteruan ini menjadi lebih mendesak. Yoon dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida sama-sama menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama keamanan.
Hal ini tecermin pada kedua pihak yang menghadiri pertemuan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) tahun lalu dan militer mereka mengumumkan akan menggelar latihan militer gabungan.
Yoon kemungkinan akan mengunjungi Jepang untuk berbicara dengan Kishida akhir bulan ini, Kantor Berita Yonhap yang berbasis di Seoul melaporkan. Laporan sebelumnya juga menyebutkan Yoon dapat hadir sebagai tamu undangan di KTT Kelompok Tujuh (G7) di Jepang pada Mei jika perselisihan diselesaikan.
Kesepakatan ini menimbulkan reaksi keras di Korea Selatan, di mana peringkat persetujuan Yoon telah melayang sekitar 40% sejak kemenangan tipisnya setahun yang lalu atas calon penerus Partai Demokrat Moon. Partai oposisi menyebutnya sebagai "hari yang memalukan" dan menuduh Yoon telah tunduk pada Jepang.
Sebuah kelompok yang mewakili penggugat korban kerja paksa mengatakan bahwa pemerintah Yoon telah menginjak-injak hak asasi dan martabat mereka dengan memaksakan pilihan yang tidak adil kepada para korban untuk menerima 'sumbangan' alih-alih 'kompensasi' demi mengejar pencapaian diplomatik Korea-Jepang.
Pemerintah Yoon diketahui tidak meminta permintaan maaf baru dari Jepang, meski itu adalah sesuatu yang diminta oleh para korban kerja paksa. Kishida mengatakan pemerintahnya akan menegakkan sikap historis dari kabinet sebelumnya dan menambahkan belum ada keputusan tentang negara mana yang akan diundang sebagai tamu ke pertemuan G-7.
Lauren Richardson, dosen di hubungan internasional di Australian National University mengatakan bahwa para korban kerja paksa memiliki banyak cara untuk menggagalkan perjanjian ini. Jika presiden yang lebih progresif mengambil alih kepemimpinan di periode berikutnya, ada banyak kemungkinan bahwa mereka dapat membubarkan kesepakatan ini.
Seorang juru bicara Nippon Steel Corp., salah satu perusahaan yang terpengaruh oleh tuntutan hukum tersebut, mengatakan perusahaan memahami bahwa semua klaim tersebut telah diselesaikan pada 1965 dan bahwa kedua pemerintah terus bernegosiasi. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. mengatakan pihaknya menghormati pandangan pemerintah Jepang tentang tenaga kerja masa perang, Kyodo News melaporkan.
Pada 2020, WTO setuju untuk menengahi pertikaian antara kedua negara atas pembatasan Jepang pada tiga kelas bahan kimia yang digunakan dalam manufaktur kelas atas. Korea Selatan menyebut pembatasan itu sebagai langkah "bermotivasi politik" yang merugikan pabrikan Korea Selatan seperti Samsung Electronics Co. dan SK Hynix Inc.
Cheon Seong-whun, mantan sekretaris strategi keamanan di Gedung Biru kepresidenan Korea Selatan mengatakan bahwa mengelola opini publik domestik di Korea Selatan adalah prioritas utama saat ini.
“Mereka yang mengkritik pemerintah di Korea Selatan cenderung lebih mengkritik Yoon atas perjanjian ini. Oleh karena itu, ada kekhawatiran jika peringkat persetujuan pemerintah Yoon Suk Yeol turun, momentum untuk mengejar kesepakatan ini juga akan berkurang.” katanya.
--Dengan asistensi dari Shinhye Kang, Tsuyoshi Inajima dan Lily Nonomiya.
(bbn)
