Selain itu, sistem bansos yang tidak sistematis, yakni yang diberikan sesuai dengan momentum itu rawan menjadi alat yang bisa dipolitisasi. Dalam hal ini, seperti pemberian bansos yang mendekati momen pemilu.
“Jadi saya malah takut itu alat yang bisa dipolitisir untuk salah satu capres,” pungkasnya.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi yakni Ari Dwipayana membantah tudingan bansos yang bisa menjadi alat untuk memenangkan salah satu calon. Ia menjelaskan, bagaimanapun keluarga miskin pada saat ini membutuhkan bansos pada saat kenaikan harga terjadi. Hal ini merupakan cara untuk membantu warga.
Dia mengatakan, adanya permintaan penundaan bansos berarti tidak mempertimbangkan bahwa bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial. Hal ini dilakukan agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global.
Sebagai informasi, saat ini terdapat seruan agar pemerintah menghentikan sementara bansos hingga pemilu selesai, karena terdapat pihak-pihak yang khawatir bansos dijadikan alat untuk kepentingan salah satu pasangan calon capres-cawapres.
(azr/lav)
