Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai program bantuan sosial (bansos) yang telah dijalankan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum efektif.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran perlindungan sosial atau bansos sepanjang 2023 mencapai Rp443,4 triliun. Hal ini dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN 2023, Selasa (2/1/2023).

Rinciannya, penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta keluarga sebesar Rp 28,1 triliun, pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako bagi 18,7 Juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 44,5 triliun, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino Rp 7,5 triliun untuk 12,6 juta keluarga. Selain itu, subsidi bahan bakar minyak (BBM) Rp21,3 triliun, subsidi listrik Rp68,7 triliun, subsidi bunga Kredit usaha Rakyat (KUR) Rp40,9 triliun, bantuan pangan Rp7,8 triliun, hingga BLT Desa Rp10,4 triliun.

“Kenapa saya katakan belum efektif karena bansos ini hanya sementara saja, dan bentuk kucuran bansos-pun itu tidak terlalu signifikan nilainya,” jelas Esther saat kepada Bloomberg Technoz, Kamis (4/1/2023).

Ia menjelaskan dampak penyaluran bansos masih belum efektif karena bersifat mengobati persoalan secara sementara, tidak berkelanjutan. Program ini hanya bisa menjadi solusi masalah dalam jangka pendek, tidak memperbaiki persoalan dalam jangka panjang. Terlebih, nilai bansos yang diberikan pun belum terlalu signifikan.