“[Membangun industri EV] ini jangan dilihat sesaat. Kita mikirnya ekosistem haruss dibangun. Mimmpi kita dari [industri baterai] lithium itu tidak bisa kalau ekosistem [EV-nya] tidak ada. Kalau peluang itu bisa kita ambil, kita akan jadi negara produsen paling kompetitif di dunia dengan 280 juta penduduk,” tegasnya.
Faktor krusial untuk menciptakan itu adalah adopsi cepat kendaraan listrik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan insentif tersebut diberikan dalam bentuk super deduction tax atau pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor baraang modal pabrik pembuat EV.
“Dibebaskan PPN juga untuk impor perolehan barang modal pabrik untuk kendaraan bermotor adanya perbedaan tarif untuk kendaraan berbasis mesin dan baterai bea masuk CKD [completely knocked down] atau IKD [incompletely knoced down] untuk kendaraan listrik 0%. Bea balik nama juga akan dikenakan 90% untuk kendaraan listrik,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/3/2023).
Dalam hal pembelian EV, lanjutnya, pemerintah memberika insentif untuk 200.000 sepeda motor listrik unit 2023 dengan nilai Rp7 juta per unit. Syaratnya, kendaraan tersebut diproduksi di Indonesia dan memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40%.
“Dan tidak menaikkan harga jual sampai masa pemberian bantuan usai, [dengan nilai Rp7 juta untuk [kendaraan] konversi konvensional ke listrik 50.000 unit 2023,” tegasnya.
Insentif khususnya diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya penerima KUR BPUM pelanggan listrik 450 sampai 900 VA.
(wdh)
