Bloomberg Technoz, Jakarta - Bantuan sosial (bansos) dikhawatirkan bisa menjadi bentuk politik uang untuk kepentingan pemilu, mengemuka belakangan ini. Apalagi ada seruan agar sementara pemerintah memoratorium bansos hingga pemilu selesai karena khawatir disetir untuk kepentingan salah satu pasangan calon.

Namun hal ini dibantah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi yakni Ari Dwipayana. Dia mengatakan, bagaimanapun keluarga miskin pada saat ini membutuhkan bansos pada saat kenaikan harga terjadi. Hal ini merupakan cara untuk membantu warga. 

"Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat dan keluarga miskin yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR. Jadi tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," kata Ari pada saat dihubungi Bloomberg Technoz, Kamis (4/1/2024).

Dia mengatakan, adanya permintaan penundaan bansos berarti tidak mempertimbangkan bahwa bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial. Hal ini dilakukan agar keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global. 

"Bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin," kata dia lagi.