Alfian mengatakan nantinya warung tersebut dapat memasang merchant apps atau aplikasi yang digunakan untuk memverifikasi data pembeli yang berhak mengkonsumsi LPG subsidi.
Data itu, kata Alfian, akan terintegrasi dengan data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang berjumlah 189 juta NIK masyarakat, dan data on demand Pertamina.
"Kami bisa kontrol pembelian di situ sepanjang kita connect, akan terkoneksi ke sistem data kami," ujar Alfian.
Berdasarkan aturan perusahaan, Pertamina sendiri saat ini memang telah membagi porsi penjualan LPG subsidi sebesar 20% kepada pengecer. Sisanya, atau 80% diserahkan ke pangkalan resmi penyalur Pertamina.
Adapun, total kuot LPG subsidi yang ditetapkan tahun ini mencapai 8,3 juta metrik ton (MT).
Meski demikian, perseroan bersama dengan pemerintah berharap konsumi masyarakat dapat ditekan tak sampai memenuhi kuota, dengan adanya penertiban pembelian LPG tabung melon itu.
"Dengan subsidi tepat ini, kita bisa zero growth di 8,03 atau bahkan di bawah itu."
Melalui program tersebut, saat ini ESDM mencatat transaksi LPG subsidi telah mencapai 31,5 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Perinciannya, sebanyak 24,4 juta NIK di antaranya merupakan konsumen data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan 7,1 Juta lainnya merupakan konsumen on demand atau belum diketahui statusnya.
Secara total, data P3KE yang berada di Kementeriank Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) itu berjumlah 189 juta NIK.
Sementara itu, jumlah total pangkalan penyalur LPG Pertamina saat ini telah sebanyak 253.384, yang tersebar dari 411 Kabupaten/Kota Indonesia.
Perinciannya, pangkalan yang telah siap melaksanakan penyaluran penertiban subsidi LPG mencapai 252.382 pangkalan, atau sekitar 99,4%. Sedangkan, sebanyak 240.892 atau 95% telah melakukan transaksi LPG berdasarkan data tersebut.
(ibn/wdh)
