Sebelum rapat dengan Erick, Bloomberg Technoz telah menemui direktur WIKA dan Waskita di Gedung BUMN, namun mereka enggan berkomentar lebih lanjut mengenai rapat tersebut.
Saat rapat bersama Komisi VI DPR-RI bulan lalu, Erick Thohir pernah mengatakan, penyelesaian atas pembayaran vendor BUMN Karya kemungkinan baru akan dilakukan usai pemilu 2024.
"Mengenai vendor, sebenarnya waktu itu kita sepakat antara Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN untuk membentuk panitia kerja (panja). Setelah proses pemilu saja bisa kita dorong, karena kita juga ingin bisa memetakan bersama sampai seberapa dalam isu vendor ini," jelas Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR-RI, dikutip Selasa (5/12/2023).
"Memang, tadi kita sudah ada dispute, tapi soal vendor ini bisa kita coba telisik lebih dalam di amana isunya, karena kami juga tidak mau saling melempar tangan melainkan sama-sama keluarkan tangan untuk berikan solusi," sambung Erick.
Ia menambahkan, Kementerian BUMN sudah memiliki program restrukturisasi BUMN Karya untuk tiga tahun ke depan.
Namun, ia belum bisa mengungkapkan ke publik terkait strategi perbaikan BUMN Karya itu. Yang terang, strategi ini telah ia sampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
(mfd/spt)
