Ethan Bronner - Bloomberg News

Bloomberg, Keputusan Mahkamah Agung Israel pada Senin malam yang membatalkan undang-undang reformasi hukum Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memicu kritik pedas dari partainya, Likud. Likud mengecam para hakim karena mengeluarkan keputusan di tengah perang melawan Hamas, ketika persatuan nasional seharusnya diutamakan.

Namun, tanggapan terhadap kritik tersebut justru memunculkan perspektif baru. Sejumlah kritikus berpendapat bahwa justru reformasi hukum itulah yang memicu perpecahan dan perang. 

Juru bicara militer, Daniel Hagari, bahkan menyatakan bahwa suasana perpecahan dan melemahnya Israel terkait rencana reformasi hukum kemungkinan berperan dalam keputusan Hamas untuk menyerang pada bulan Oktober.

Banyak pihak kini memanfaatkan hubungan antara perang dengan upaya populis untuk melemahkan sistem peradilan, menandakan semakin banyaknya hambatan yang harus dihadapi Netanyahu – baik secara militer, diplomatik, anggaran, dan peradilan – di tahun kedua kepemimpinannya atas kelompok sayap kanan dan religius dalam sejarah Israel.