"Tiga koalisi itu sudah fiks, udah, gimana dia mau pergi, orang dia sendiri yang membuat koalisi ini. Sangat tidak etis kalau dia meninggalkan. Oleh karena itu seperti yang saya sebutkan tadi, dibacanya itu enggak lebih dari (pertemuan) gelembung-gelembung saja itu semua, busa-busa yang isinya enggak ada. Itu yang saya sebut dengan pertemuan gelembung," kata Ray Rangkuti saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Minggu malam (5/3/2023).
Namun menurut dia, apabila memang ada hal yang penting dibicarakan oleh keduanya dimungkinkan seputar Anies Baswedan yang merupakan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan. Hal itu kata dia terjadi lantaran beberapa waktu belakangan Anies mendapat serangan isu politik tak sedap soal surat perjanjian politik hingga surat politik yang masih ada kaitannya dengan Gerindra. Ray menilai kondisi ini pula yang membuat elektabilitas Anies Baswedan turun termasuk dalam survei Kompas.
"Jadi kalaupun ada isinya mungkin urusannya lebih upaya Surya Paloh melakukan lobi kepada Prabowo untuk sedikit lebih meminimalisasi dari berbagai upaya serangan politik yang menyerang pak Anies Baswedan khususnya yang datang dari Gerindra," lanjutnya.
Dia menambahkan, mengenai peluang koalisi antara Gerindra-NasDem yang notabene mengusung Anies juga tak terlalu potensial. Dibandingkan bergabung dengan koalisi yang mengusung Anies, Ray menilai Gerindra akan memilih koalisi yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lantaran elektabilitasnya lebih tinggi. Ganjar juga masih duduk sebagai pemimpin daerah yang membuatnya masih dalam sorotan publik. Namun ditambahkannya, keberadaan Anies di pencalonan presiden tetap dianggap penting termasuk oleh Istana.
"Istana itu ingin Anies Baswedan untuk terus ikut di dalam pencapresan ini. Kenapa? Ya karena kalau Anies hadir, suara Ganjar itu menguat. Makanya lawan Ganjar itu bukan Anies, lawan Ganjar itu adalah pak Prabowo. Kalau Prabowo dengan Ganjar yang dihadapkan, suara 50-50. Tapi kalau Ganjar versus Anies, Ganjar menang mutlak. Makanya Istana itu sebetulnya pengen kalau Anies itu terus maju ke depan," kata dia.
Surya Paloh menurut dia karena itu diminta Istana juga untuk memastikan agar Anies tetap bisa maju jadi capres.
Berbeda dengan Ray, pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai, silaturahim antara Prabowo dan Surya merupakan bentuk civilitas politik. Menjelang pemilu, partai-partai politik kata dia wajar menjadi pusat dalam panggung politik nasional. Untuk menjaga perhatian pada partai politiknya maka elite partai dan tokoh politik memang harus menunjukkan eksistensi.
"Karena kan keberadaan partai itu sendiri sebenarnya kan kurang menarik secara umum, ya. Lebih menarik secara tokoh, karena di Indonesia itu sulit membedakan diferensiasi terkait kebijakan politik partai maupun identitas ideologi," kata Nyarwi kepada Bloomberg Technoz, Minggu malam (5/3/2023).
"Sehingga paling tidak ketika mereka (pimpinan partai) bertemu dulu, apalagi juga manuver-manuver koalisi nah itu sendiri sudah menjadi pusat perhatian dari dinamika politik, itu kesatu," lanjut Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) ini.
Yang kedua kata dia pasti ada tujuan khusus pertemuan tentang kepentingan politik. Ketiga, Nyarwi menilai ada agenda koalisi. Dalam hal ini NasDem memang kata dia sudah punya koalisi namun tetap ada saja risiko politiknya sehingga ruang komunikasi masih perlu dibuka dengan pimpinan partai politik lainnya. Hal tersebut yang membuat Surya tetap melakukan safari politik.
Pertemuan Surya baik dengan Prabowo maupun Airlangga Hartarto juga menjadi penanda bahwa Ketum Partai NasDem itu ingin menunjukkan bahwa dia punya hubungan baik dengan partai-partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Walaupun di atas kertas koalisi (Koalisi Perubahan) itu kan aman di atas kertas, sudah memenuhi presidential threshold tapi bisa jadi kan ada kepentingan-kepentingan lain yang masih menjadi pertimbangan ya bagi NasDem maupun Surya Paloh sebagai pendiri maupun ketua umum," ujar dia.
Sementara soal Anies Baswedan menjadi poin perbincangan menurutnya tidak terlalu relevan karena isu yang menerpa Anies adalah urusan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sendiri dengan Partai Gerindra. Tak terlalu ada hubungannya dengan NasDem. Hal itu menurut dia tanggung jawab Anies bukan NasDem. Pertemuan dua tokoh di Hambalang itu cenderung membahas hal-hal kepentingan partainya sendiri.
Diketahui terkait ketegangan Anies dan Gerindra ini sebelumnya mengemuka usai surat perjanjian utang Rp 50 miliar yang melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno alias Sandi terkait Pilgub DKI Jakarta 2017 beredar. Diketahui Sandi saat ini masih merupakan elite Partai Gerindra.
Soal utang Anies ke Sandi itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah pada Minggu, 5 Februari 2023. Namun Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno enggan mengomentari hal tersebut.
Berkomentar tentang pertemuan Prabowo dan Surya, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan hal ini adalah cara Surya menunjukkan langkah politik yang elegan. Hal itu dilakukan sebagai cara untuk memperbaiki suasana yang kurang hangat setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres dan disebut membuat relasi Presiden Jokowi dan Surya sempat terganggu. Hal ini kemudian tampak saat Jokowi tak menghadiri puncak acara HUT NasDem. Selain hal tersebut, safari politik yang dilakukan menurut dia masih dalam koridor membangun komunikasi politik.
"Nah bisa jadi, roadshow-nya pak Surya Paloh itu membangun komunikasi politik sekaligus melakukan penjajakan (dari) hasil dengan pertemuan-pertemuan dengan Prabowo (dan ketua partai lainnya). Kemudian ke depan juga saya prediksi Pak Paloh akan bicara juga dengan ketua umum PDIP, dan juga mungkin dengan ketua umum PKB, ketua umum PPP," kata dia.
Sementara soal Anies kata dia bisa saja dibahas meski bukan hal utama.
"Tapi menurut saya, bukan membicarakan terkait dengan semacam kontrak politik antara Gerindra dengan Anies, ya. Menurut saya sih itu (soal Anies) terlalu kecil itu untuk dibahas oleh ketua umum partai, Prabowo dan Surya Paloh. Saya kira pembahasannya lebih pada skema koalisi pilpres ke depan," tutup Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) ini.
(ezr)
