Bloomberg Technoz, Jakarta - DPP PDI Perjuangan menyebut adanya upaya penggiringan terhadap lembaga survei untuk menarasikan potensi terjadi Pilpres 2024 hanya satu putaran.
Hal ini disampaikan oleh politikus senior PDIP Aria Bima. Dia mengaku mendengar informasi dugaan pengkondisian tersebut dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Dia sendiri mengakui, sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sering berdiskusi mengenai Pilpres dengan rekan-rekan dari kubu Amin baik NasDem, PKB, dan PKS.
"Saya dengan teman-teman Komisi VI dari nomor urut 1, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran, kata Aria Bima dalam konferensi pers awal tahun 2024 di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
"Kami cermati betul antarlembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga didalam mengambil respondennya seperti apa, kenapa misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi. Kenapa justru paslon yang disuruh komentar, harusnya media mempertemukan antar lembaga survei, untuk menguji teknologi secara akademis," sambungnya.
Dia memandang ada pembentukan yang sangat jelas terkait opini satu putaran lewat lembaga survei. Namun, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.
"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," kata dia.
Dirinya bahkan mencontohkan ketika lembaga survei terjun menurunkan kuesioner terhadap satu sampel yang sudah ditentukan dalam satu desa, RT, RW, mereka harus meminta izin ke kapolsek. Kemudian dari kapolsek ke Bhabinkatibmas, semua proses itu waktunya sepuluh hari sampai keluar izin.
"Sepuluh hari sudah diketahui titik mana sampel atau responden yang akan dituruni kuesioner yang ada. Ada kecenderungan sepuluh hari inilah sampel yang akan diambil sudah digarap," jelasnya
"Ini yang kami temukan, dan di situ secara metodologis memang mungkin bisa dipertanggugjawabkan. Tetapi kenapa sekarang untuk turun satu survei harus mengalami izin yang sedemikian menjadi tidak akademis. Ini yang perlu dicermati dan hasilnya ada kecenderungan orang-orang pikiran satu putaran akan dipaksakan oleh lembaga survei untuk bangun opini. Dan kami tidak ingin target itu akan diselesaikan dengan ketidaknetralitasan aparat," tegasnya.
Sehingga menurutnya tidak masuk akal bila melihat opini publik menginginkan pemilu satu putaran.
"Itu yang menurut kami ada kecenderungan desain ini sering kami komunikasikan. Ada kecenderungan kami ( dan Amin) sepakat dua putaran," kata dia.
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa diperlukannya satu komite independen untuk memantau kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
"Jadi diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto.
(prc/ezr)
