Di sisi lain, menurut dia, Polri terus memberikan imbauan dan instruksi kepada seluruh personilnya untuk menjalankan tugas dengan tepat. Seluruh personel Polri untuk menjaga netralitas diri dengan tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) atau calon anggota legislatif (caleg) yang sedang berkompetisi.

“Kembali ke netralitas Polri. Ya, intinya tidak boleh terlibat politik praktis,” kata Ramadhan.

Sebelumnya, TPN Ganjar-Mahfud sempat menggelar konferensi pers tentang sejumlah dugaan pelanggaran pelaksanaan pemilu. Salah satu isu yang diangkat tentang netralitas kepolisian.

Mereka menyebut ada seorang kapolri yang mewajibkan lembaga survei memperoleh izin sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden. Akan tetapi, TPN tak menyebut secara gamblang sosok, lokasi, dan waktu peristiwa tersebut terjadi.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kevalidan dari hasil survei sejumlah lembaga jika respondennya ternyata sudah ditentukan. Bahkan, penentuannya melibatkan aparat penegak hukum atau pemerintah.

(frg)