Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah mengungkapkan nilai utang sudah di atas Rp 8.000 triliun. Namun angka itu dinilai masih aman.
Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, menyebut total utang pemerintah sudah Rp 8.041 triliun per akhir November. Namun dia menegaskan utang jangan hanya dilihat dari sisi nominal.
"Kalau kita melihat berbagai indikator portofolio utang, kinerja utang termasuk risiko utang lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu," tegas Suminto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Indikator pertama, lanjut Suminto, adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebagai informasi, UU Keuangan Negara mengamanatkan rasio ini tidak boleh lebih dari 60%.
"Per akhir November ada di 38,11%. Turun dari posisi Desember 2022 yang 39,7% dan puncaknya saat pandemi pada Desember 2021 yaitu 40,7%," jelas Suminto.
Indikator kedua, tambah Suminto, adalah rasio utang valas. Rasio ini penting karena menentukan risiko kurs dari utang pemerintah.
"Currency risk, proporsi utang valas terus turun. Sebelum pandemi, pada 2019, utang valas itu 37,9%. Pada 2018 malah 41%. Per November, utang valas hanya 27,5%," terangnya.
Indikator ketiga, menurut Suminto, adalah risiko pembiayaan. Jika rata-rata tenor utang semakin pendek, maka risikonya makin tinggi.
"Rata-rata tenor urang pemerintah cukup panjang sekitar 8,1 tahun," ujarnya.
Indikator keempat, demikian Suminto, adalah risiko suku bunga. "Mayoritas, sekitar 82%, utang pemerintah menggunakan fixed rate sehingga tidak sensitif terhadap pergerakan suku bunga di pasar," imbuhnya.
(aji)
