Pengadilan menyatakan bahwa "amandemen tersebut menyebabkan kerusakan parah dan belum pernah terjadi sebelumnya pada karakteristik inti Israel sebagai negara demokratis."
Keputusan tersebut akan segera berlaku, kata Barak Medina, profesor hukum di Universitas Ibrani.
Undang-undang tersebut disetujui sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dan merupakan yang pertama dari sejumlah perubahan yudisial yang dijanjikan pemerintah ketika menjabat pada akhir Desember 2022, sebuah perombakan populis yang memecah belah negara, menghancurkan pasar, dan menuai kritik dari Gedung Putih. Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk memprotes perubahan yang direncanakan atau mendukungnya.
Perang mengakhiri protes-protes tersebut dan mengalihkan perhatian bangsa ke ancaman eksternal. Namun, perpecahan internal masih tetap ada.
Kewajaran adalah instrumen yang luas--para kritikus mengatakan tumpul--yang digunakan pengadilan untuk memblokir kronisme, melindungi hak asasi manusia, dan mendorong apa yang dikatakannya sebagai pengambilan keputusan yang rasional. Pengadilan memiliki alat lain tetapi ini dipandang sebagai yang paling signifikan.
"Keputusan ini akan menghalangi upaya untuk melakukan perombakan peradilan dan penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan mereka," kata Profesor Medina.
Pengadilan juga memutuskan, dengan suara 12 banding 15, bahwa mereka memiliki wewenang "untuk melakukan peninjauan yudisial terhadap Undang-Undang Dasar, dan untuk campur tangan dalam kasus-kasus yang jarang dan luar biasa di mana Knesset (Parlemen Israel) melampaui wewenang konstitutifnya," demikian bunyi putusan yang dikirim oleh pengadilan.
Tanggapan Partai Netanyahu
Para hakim, dua di antaranya akan pensiun akhir bulan ini, memutuskan ketika perang Israel dengan Hamas yang telah berlangsung hampir tiga bulan terus berlanjut. Partai Likud pimpinan Netanyahu menyerang pengadilan tersebut, dengan mengatakan bahwa keputusan tersebut mengancam konsensus nasional pada saat perang.
"Keputusan pengadilan bertentangan dengan kehendak rakyat untuk persatuan, terutama pada masa perang," kata partai tersebut.
Keputusan tersebut menggarisbawahi ketegangan yang telah lama ada dalam masyarakat Israel yang berasal dari bagaimana sebuah negara yang mendefinisikan dirinya sebagai bangsa Yahudi memanifestasikan identitas tersebut dan apa kewajibannya terhadap non-Yahudi. Sementara kepemimpinan politik negara ini menjadi lebih religius dan nasionalis, pembentukan hukum tetap lebih liberal. Perlindungan pengadilan terhadap hak-hak asasi manusia dan minoritas membuat frustrasi pihak-pihak di sebelah kanan yang berpikir bahwa suara mereka akan memungkinkan terjadinya pergeseran kebijakan.
Israel tidak memiliki konstitusi dan tidak ada undang-undang yang mendefinisikan tinjauan yudisial. Negara ini memiliki seperangkat "hukum dasar" yang, selama tiga dekade terakhir, semakin diandalkan oleh pengadilan tinggi untuk mengukur konstitusionalitas.
"Malam ini pengadilan memutuskan bahwa ada prinsip-prinsip tak tertulis, nilai-nilai inti demokrasi yang membatasi kekuasaan parlemen," kata Medina.
(bbn)
