Bloomberg News, Chris Strohm

Mantan Presiden AS Donald Trump tidak berhak mendapatkan imunitas berkaitan tuntutan konspirasi secara ilegal membatalkan pemilihan presiden tahun 2020 agar tetap berkuasa, kata Penasihat Khusus Jack Smith dalam pengajuan hukum pada Sabtu (30/12/2023).

Pengajuan Departemen Kehakiman menanggapi pengajuan Trump ke Pengadilan Banding AS di Washington pada 23 Desember, di mana ia mengklaim kekebalan dari penuntutan karena tindakannya sebelum dan selama kerusuhan 6 Januari 2021 di US Capitol berada dalam batas-batasnya alias tugas resminya sebagai presiden.

“Terdakwa kalah dalam pemilihan presiden tahun 2020,” tulis Smith dalam laporan setebal 82 halaman kepada pengadilan, yang sedang mempertimbangkan apakah Trump dapat diadili. 
“Prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, teks konstitusi, sejarah dan preseden semuanya memperjelas bahwa mantan Presiden dapat dituntut atas tindakan kriminal yang dilakukannya saat menjabat – termasuk, yang paling kritis di sini, tindakan ilegal untuk tetap berkuasa meski kalah dalam pemilu. ”

Kedua belah pihak saling berebut posisi setelah panel banding setuju untuk mempercepat pertimbangan kasus ini dan mendengarkan argumen pada tanggal 9 Januari, yang mungkin akan diikuti dengan keputusan dalam beberapa hari. Pihak yang kalah diperkirakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Agung – yang tidak diwajibkan untuk menangani kasus ini.