Kementerian Perhubungan akan menjalankan kewajiban pelayanan publik ini melalui penugasan kepada perusahaan angkutan laut nasional BUMN seperti PT Pelni (Persero), PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), dan PT Djakarta Lloyd. Selain itu, melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa lainnya menggunakan E-Katalog dan proses tender, yang diwakili oleh PT Aksar Saputra Lines dan PT Citra Baru Adinusantara.
Lollan menjelaskan bahwa tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memastikan kontinuitas pelayanan publik angkutan laut tanpa kekosongan, sehingga mobilitas masyarakat antar pulau, distribusi barang pokok, dan distribusi ternak dapat tetap berjalan tanpa hambatan, terutama di daerah terpencil, terluar, terpencil, dan perbatasan (T3P).
"Sehingga mobilitas masyarakat antar pulau, distribusi barang pokok dan penting ke daerah T3P dan distribusi ternak ke daerah sentra konsumsi dapat tetap berjalan tanpa adanya hambatan, khususnya dari ketersediaan sarana angkutan laut," jelasnya.
Terkait rencana pelaksanaan PSO angkutan laut pada tahun 2024, Kementerian Perhubungan merinci beberapa kegiatan sebagai berikut:
Kapal Perintis
Penyelenggaraan sebanyak 107 trayek, dengan 30 trayek ditugaskan kepada PT PELNI (Persero) dan 77 trayek melalui mekanisme E-Katalog dan tender. Tujuan utama adalah meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah T3P.
Kapal Barang Tol Laut
Penyelenggaraan sebanyak 39 trayek, dengan 16 trayek ditugaskan dan 23 trayek melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa lainnya. Bertujuan untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur.
Kapal Penumpang Kelas Ekonomi
Penyelenggaraan sebanyak 26 trayek, dengan penugasan kepada PT PELNI (Persero). PSO ini memberikan subsidi kepada masyarakat untuk layanan angkutan laut kelas ekonomi.
Kapal Rede Transport
Penyelenggaraan sebanyak 16 trayek, dengan penugasan kepada PT PELNI (Persero). Kapal ini berfungsi sebagai penghubung menuju pelabuhan atau tempat yang tidak dapat disinggahi oleh kapal utama.
Kapal Khusus Angkutan Ternak
Penyelenggaraan sebanyak 6 trayek, dengan 2 trayek ditugaskan dan 4 trayek melalui mekanisme pemilihan penyedia jasa lainnya. Ini mendukung kebijakan swasembada daging nasional dan menyediakan angkutan laut khusus ternak dengan memprioritaskan kesejahteraan hewan.
Terakhir Lollan menekankan pentingnya tanggung jawab, pelayanan prima, efektivitas, dan efisiensi dari semua operator pelaksana dalam menjalankan PSO ini. "Serta saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut ini," kata Lollan.
(prc)
