Bloomberg Technoz, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta pemerintah untuk memberhentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa Pemilu 2024.
Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar menghindari kecurigaan berupa menguntungkan bagi salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan pra sangka," jelas Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Fenomena politik uang kata Todung sering kali menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Bahkan bisa berupa bansos berupa sembako ataupun amplop yang berisikan uang. Tak jarang hal seperti ini ditunggangi oleh kepentingan calon yang berlaga di pemilu dan tim suksesnya.
"Pilpres yang harusnya lepas dari politik uang. Ini penting karena akan terjadi lagi dan banyak kita temukan," ujar Todung.
Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi belakangan ini memang gencar mencairkan bansos usai anggaran bansos dan BLT ditambah pada 2023. Bahkan dalam kunjungan kerja Jokowi dari daerah ke daerah pada bulan kampanye pilpres, Jokowi juga masih mengucurkan bansos. Jokowi memberikan bansos berupa BLT El Nino di Tondano pada Kamis (28/12/2023). Hal itu juga sebelumnya diberikan di Manado. Bantuan presiden juga diberikan ke sekolah-sekolah.
Dalam Pemilu 2024 diketahui Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto.
Tak luput, Todung yang merupakan pengacara itu mendorong Bawaslu untuk menginvestigasi semua pembagian bansos yang dilakukan. Di mana pembagian bansos menurutnya, tidak sepantasnya terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan hak masyarakat ini untuk kepentingan tertentu.
Todung juga menyadari bahwa sarannya ini mungkin bukan hal yang populis. Namun dia mengatakan dirinya mungkin saja di-bully karena minta bansos disetop. Oleh sebab itu, Todung menegaskan dia siap jika memang harus mendapat kritik dari masyarakat terkait wacana penundaan bansos yang ia sampaikan.
"Nah tentu pendapat ini tidak tidak populer dan mungkin banyak yang mengkritik saya soal ini. Tapi saya ingin demi jamin fairness, ini kita pertimbangkan," ujarnya.
(prc/ezr)
