Bloomberg Technoz, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta pemerintah untuk memberhentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama masa Pemilu 2024. 

Hal ini menurutnya perlu dilakukan agar menghindari kecurigaan berupa menguntungkan bagi salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan pra sangka," jelas Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023). 

Fenomena politik uang kata Todung sering kali menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat. Bahkan bisa berupa bansos berupa sembako ataupun amplop yang berisikan uang. Tak jarang hal seperti ini ditunggangi oleh kepentingan calon yang berlaga di pemilu dan tim suksesnya.

"Pilpres yang harusnya lepas dari politik uang. Ini penting karena akan terjadi lagi dan banyak kita temukan," ujar Todung.