Bloomberg Technoz, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengaku belum menerima proposal merger antara PT Bank Muamalat Indonesia dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah.
"(Proposalnya) belum kami terima. Persoalannya masih teknis, masih dibicarakan tapi saya kira itu merupakan satu upaya sesuai dengan desain peta dan cetak untuk tahun depan. Ada dua atau tiga bank yang seukuran Bank Syariah Indonesia (BSI) berdiri. Apakah itu dipelopori oleh Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dipelopori oleh bank swasta,” kata Dian di gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (29/12/2023).
Meski begitu, Dian menyebut pihak BTN Syariah dan Bank Muamalat sudah berbincang dengan OJK terkait merger tersebut.
"Kami tinggal tunggu proposalnya, nanti di OJK tinggal melihatnya kemudian kami approve," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah memperkirakan merger antara BTN Syariah, entitas usaha PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank Muamalat Indonesia akan rampung paling cepat pada Maret 2023.
Erick Thohir mengatakan pemerintah mendorong persaingan di industri bank syariah menjadi lebih sehat. Maka itu, pihaknya mengaku sudah berdiskusi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Menteri Agama mendorong sinergi antara Bank muamalat dan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar.
"Itu kalau nanti digabung mungkin bisa masuk top 16, dan siapa tahu masuk 10 besar. Kalau semuanya lancar, Maret bisa final. Maunya kemaren (final) tapi Maret," ujar Erick, Selasa (19/12/2023).
Menurut Erick, industri keuangan syariah ini menjadi sesuatu yang menarik saat ini, sehingga pihaknya berupaya melakukan pembicaraan terkait aksi merger kedua perusahaan.
(mfd/spt)
