Bloomberg Technoz, Jakarta - Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merespons perihal Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taiwan yang melanggar aturan distribusi surat suara. Pengiriman surat suara ke Taiwan jauh lebih cepat dari jadwal sehingga ketibaan prematur itu menjadi perhatian.
"Saya ingin tekankan adalah kejadian di Taiwan ini bisa menimbulkan kecurigaan. Kecurigaan bahwa akan ada dugaan manipulasi yang dilakukan walaupun KPU sudah membantah ini," kata Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis dalam paparannya, di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).
Todung menyoroti bahwa hal ini bisa disalahpahami lantaran jumlah penduduk Indonesia di Taiwan yang lebih dari 260.000 jiwa, akan tetapi belum semuanya memiliki hak pilih. Di mana kemungkinan pemilih yang tidak memiliki hak pilih bisa memilih karena telah tersebarnya surat suara ini.
"Nah apakah itu (kertas) akan bisa dicoblos? Ya untuk mereka yang tidak terdaftar ini bisa. Bisa saja kemungkinan-kemungkinan semacam ini terjadi," sebutnya.
"Saya ingin mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk betul-betul jangan main-main dengan suara pemilih. Satu suara pemilih pun itu punya harga, punya nilai, tidak boleh dikhianati, tidak boleh dihilangkan," sambungnya.
KPU sebelumnya juga membenarkan bahwa ribuan warga negara Indonesia (WNI) atau pemilih di Taipei, Taiwan telah menerima surat suara pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024. KPU menyatakan, hal ini terjadi karena panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Taipe melanggar aturan distribusi surat suara yang tercantum pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 25 tahun 2023.
Padahal, PPLN seharusnya baru mengirimkan surat suara kepada pemilih di luar negeri pada 2-11 Januari 2024. "Apa yang dilakukan PPLN Taipe tak sesuai jadwal," kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, Selasa (26/12/2023).
“Ada ketidakcermatan."
(ezr)
