Isabel Reynolds - Bloomberg News

Bloomberg, Kementerian Luar Negeri Jepang memanggil seorang diplomat senior dari Kedutaan Besar Korea Selatan (Korsel) di Tokyo untuk memprotes keputusan Mahkamah Agung yang mewajibkan perusahaan-perusahaan Jepang memberikan kompensasi pada warga Korea Selatan (Korsel) yang dipaksa bekerja selama pendudukan di masa penjajahan.

Hiroyuki Namazu, Direktur Jenderal Urusan Asia dan Oseania, mengatakan pada para pejabat Korsel pada Kamis via email bahwa keputusan pengadilan Korsel terhadap Mitsubishi Heavy Industries Ltd dan Hitachi Zosen Corp pada hari yang sama merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tahun 1965 dan tidak dapat diterima.

Protes ini muncul di tengah upaya pemulihan hubungan yang terkadang memanas antara dua sekutu AS di bawah kepemimpinan Presiden Korsel yang konservatif, Yoon Suk Yeol. Yoon ikut serta dalam KTT Trilateral bersejarah dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Presiden Joe Biden di AS pada Agustus.

Kedua negara tetangga ini seringkali berselisih mengenai apakah Jepang telah cukup memberikan kompensasi kepada Korsel atas penjajahan di Semenanjung Korea pada tahun 1910-1945. Kekhawatiran bahwa aset perusahaan Jepang dapat dijual untuk membayar kompensasi berkontribusi pada memburuknya hubungan kedua negara pada 2019 yang merusak hubungan perdagangan dan mengancam kerja sama militer.