“Jadi kalau format debatnya tidak akan mengalami perubahan, kami merasa itu sudah optimal dan itulah yang memang posisi yang kalau di pengaturan Undang-Undang Pemilu ya terkait dengan peran moderator, bagaimana fungsinya sebagai time keeper, penyampai pertanyaan, itu sudah sesuai,” kata dia.
KPU kembali memastikan bahwa pertanyaan singkatan tidak akan muncul. Kalaupun ada pertanyaan singkatan, KPU mengupayakan untuk dipanjangkan.
“Gini yang jelas diupayakan untuk pertanyaan semacam itu tidak muncul. Nah kan teman-teman bisa perhatikan di debat pertama atau kedua ada juga istilah-istilah yang sebenarnya singkatan tapi pada pertanyaan itu disusun oleh tim panelis itu semuanya dalam bentuk kepanjangan,” urainya.
“Tentu langkah pertama ya tentu kita ingatkan ke tim paslon untuk memastikan agar itu tidak terjadi, tetapi kalau pun itu ada memang sebagai suatu pertanyaan itu dipanjangkan dan kalau memang situasi di lapangannya terjadi sebaliknya moderator bisa ngambil peran sebagaimana debat kedua kemarin, tetapi tanpa mengurangi waktu dari paslonnya,” imbuhnya.
Hal itu disampaikan Mellaz usai terjadi pro dan kontra setelah Cawapres Gibran Rakabuming melempar pertanyaan dengan menggunakan akronim SGIE kepada Cawapres Muhaimin Iskandar. Tak pahamnya Muhaimin kepanjangan SGIE yakni State of the Global Islamic Economy membuat hal ini viral di media sosial dan menjadi pro dan kontra. Pihak yang mengkritik menilai pertanyaan singkatan tanpa penjelasan merupakan "jebakan".
Sementara KPU mengakui bahwa selama ini untuk panelis saja mereka sudah meminta apabila ada singkatan harus dijelaskan dalam pertanyaan kepada capres maupun cawapres. Namun ternyata hal itu tidak tersosialisasi ke paslon sehingga muncullah singkatan bernuansa jebakan.
(ros/ezr)
