Vonis bersalah untuk Partai Move Forward kemungkinan besar akan menghalangi partai tersebut untuk membahas atau mencapai tujuan jangka panjang mereka guna mengamandemen UU Lese Majeste yang kontroversial.
Menurut Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand, setidaknya 262 orang telah dituntut berdasarkan Pasal 112 dalam 287 tuntutan hukum sejak November 2020.
Meskipun putusan bersalah terhadap partai kemungkinan tidak langsung berujung pada pembubaran Move Forward, putusan tersebut secara luas dipandang membuka jalan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendorong hasil tersebut.
Sebelumnya, Theerayuth mendesak KPU untuk mengajukan kasus penolakan Move Forward ke Mahkamah Konstitusi, karena ini adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan petisi semacam itu.
Pengadilan juga akan memutuskan pada 24 Januari mengenai apakah Pita Limjaroenrat, mantan pemimpin Move Forward yang mencalonkan diri sebagai perdana menteri, telah melanggar peraturan Pemilu dengan memegang saham di sebuah perusahaan media pada saat ia mencalonkan diri sebelum pemilu.
Pemungutan suara nasional Thailand berlangsung pada Mei. Dia diskors dari jabatannya sebagai anggota parlemen dan mengundurkan diri sebagai ketua partai pada September untuk memberi jalan bagi pemimpin oposisi baru di parlemen.
(bbn)
