Dua Wakil Perdana Menteri, Vu Duc Dam dan Pham Binh Minh  diberhentikan lewat sesi khusus Parlemen. Pencopotan jabatan itu diduga terkait skandal pembelian alat uji COVID-19 yang menyebabkan kerugian besar negara. Selain itu, dugaan suap terkait dengan evakuasi warga Vietnam di luar negeri saat pandemi.

2. Apa akibat dari pencopotan jabatan?

Operasi anti-korupsi Trong ini justru memicu kemarahan warga Vietnam. Trong yang mewakili faksi konservatif Marxisme menggunakan tindakan keras untuk menyingkirkan kader dengan menganggap pemerintah hanya sebagai pembuat kebijakan dari partai.

• Presiden digantikan pada 2 Maret oleh Vo Van Thuong, sekutu dekat Trong yang muncul melalui peringkat dan arsip partai. Thuong, 52 tahun, dipandang sebagai pesaing untuk menggantikan Trong, 78 tahun, yang ditunjuk untuk masa jabatan ketiga sebagai kepala partai pada tahun 2021, karena lemahnya kaderisasi.

• Dua wakil perdana menteri yang digulingkan sebenarnya dipandang investor ramah bisnis karena kerap menganjurkan hubungan bilateral dengan Barat. Mereka justru digantikan dengan Menteri Lingkungan Tran Hong Ha, yang selaras dengan Perdana Menteri Pham Binh Minh; serta Tran Luu Quang, seorang pemimpin partai provinsi yang dianggap sebagai pemimpin yang efektif dari kota besar Hai Phong.

Partai Komunis telah memperingatkan bahwa korupsi dapat mengancam legitimasi dan kekuasaan para pejabat. Prinsip Vietnam mirip dengan Cina, yang juga merupakan negara satu partai, di mana operasi anti-korupsi sering digunakan untuk menggulingkan saingan dan menempatkan sekutu dalam peran penting.

3. Apakah gerakan ini hanya melibatkan bidang politik?

Tidak, ada investigasi terhadap dugaan penipuan yang terkait dengan penerbitan obligasi perusahaan dan perdagangan ekuitas. Gerakan yang dimulai pada Maret 2022 tersebut menjadi cara  partai mengatasi manipulasi pasar. Sejumlah instansi juga telah meningkatkan pengawasan di pasar obligasi perusahaan. Berikut dua contoh:

• Kementerian Keuangan memecat Ketua Komisi Sekuritas Negara Tran Van Dung karena dugaan pelanggaran serius di tengah penyelidikan manipulasi pasar saham. Pemecatan itu dilakukan setelah pemecatan direktur jenderal Bursa Efek Ho Chi Minh City karena alasan yang sama dengan Tran. Di antara para eksekutif yang ditahan dalam penyelidikan itu adalah Trinh van Quyet, mantan ketua Bamboo Airways dan induknya FLC Group JSC; Tri Viet Securities mantan CEO Do Duc Nam; dan mantan ketua Louis Holdings, Do Thanh Nhan.

• Pada bulan Oktober, polisi menahan petinggi Van Thinh Phat Holdings Group, Truong My Lan dan tiga pejabat perusahaan lainnya karena dugaan penerbitan dan perdagangan obligasi secara ilegal. Penahanan tersebut menempatkan Saigon Commercial Bank (SCB) di bawah pengawasan khusus karena keterkaitannya dengan perusahaan tersebut. 

4. Apa yang dipertaruhkan secara ekonomi?

Vietnam yang menampung populasi sekitar 100 juta orang itu bisa mendapatkan banyak keuntungan jika ia berhasil memperbaiki citranya sebagai tempat yang ramah untuk bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, produsen besar telah melakukan diversifikasi rantai pasokan mereka dari China, yang mana juga didorong oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).

Vietnam adalah salah satu negara yang paling bergantung pada perdagangan di dunia, dengan ekspor melebihi 100% Produk Domestik Bruto (PDB). Negara itu juga berupaya untuk memetakan pasarnya dalam klasifikasi sedang berkembang, yang saat ini berada di tingkat terendah dan paling berisiko. Jika berhasil, itu akan meningkatkan jumlah investasi asing. Menjadi bagian dari Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (Indo-Pacific Economic Framework/IPEF) juga membuka peluang bagi Vietnam untuk meningkatkan hubungannya dengan AS, pasar ekspor terbesar yang pernah ia miliki.

5. Kemana arah gerakan ini?

Sebagai hasil dari gerakan ini, para koruptor banyak yang mendekam di penjara dan beberapa diantaranya telah dijatuhi hukuman mati. Tampaknya kampanye ini belum mereda dalam waktu dekat. Setiap kota dan provinsi telah membentuk komite pengarah antikorupsi, dan komite pengarah nasional sedang mengembangkan strategi anti korupsi hingga tahun 2030. Pemimpin partai Trong menyampaikan pada pidato November agar para pejabat lebih gigih, bertekad, dan bertindak cepat dalam perang melawan korupsi. Menurut Perdana Menteri Chinh, kampanye anti-korupsi harus jauh lebih ekstrim dan efektif. Meski begitu, tindakan keras ini bukan berarti tidak menimbulkan konsekuensi tersendiri. Para birokrat cenderung sulit untuk menyetujui proyek investasi, khususnya di sektor real estat dan infrastruktur karena takut menjadi target selanjutnya.

-Dengan asistensi dari Nguyen Xuan Quynh dan Nguyen Dieu Tu Uyen.

(bbn)