Masing-masing paslon akan meyakinkan publik bahwa pendapatnya tentang IKN paling benar, termasuk dari Anies-Imin yang punya rencana untuk membatalkan proyek.
“Kalau pendukungnya pak Jokowi atau yang menang [mendukung] Prabowo-Gibran [akan berasumsi untuk] dilanjutkan. Kalau yang lain memang bisa jadi tidak dilanjutkan.”
Adu Sengit IKN di Debat Cawapres
Prabowo-Gibran, pasangan pengusung keberlanjutan, membuka debat cawapres dengan klaim bahwa proyek IKN jadi simbol pemerataan pembangunan. Gibran dalam paparan awal menyampaikan, “IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintahan tetapi simbol pemerataan pembangunan Indonesia, simbol transformasi Indonesia.”
Pernyataan yang lantas langsung dikritik Mahfud bahwa IKN minim investor. IKN juga dinilai hanya akan dikuasai pengusaha, bukan rakyat. Mahfud lanjut menantang Gibran menyebutkan nama grup bisnis yang sudah masuk. Gibran menjawab sampai saat ini memang baru investor lokal yang berkomitmen di IKN, termasuk Agung Sedayu dan Mayapada.
IKN kembali jadi topik dalam debat cawapres, oleh Imin, dengan mengatakan pemerintah ke depan harus bijak dalam menentukan prioritas pembangunan.
“IKN sebagai salah satu contoh proyek ambisius, APBN hampir Rp500 triliun. 1% dari Rp400-an triliun bisa bangun jalan seluruh wilayah di Kalimantan,” ujar Imin. “Untuk SDM, 3% saja dari seluruh anggaran IKN bisa bangun sekolah baik di kalimantan.”
Gibran menjawab ‘slepet’ Imin dengan menuduhnya tidak konsisten. Bahwa sebelum berpasangan dengan Anies, kata Gibran, Imin tidak mempermasalahkan IKN.
“Saya ingat Gus dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana ini tidak konsisten. Dulu dukung sekarang gak dukung karena jadi wakil pak Anies yang mengusung tema perubahan,” papar Gibran.
Gibran dengan lantang menyebut Imin ‘aneh’ karena memiliki program membangun 40 kota selevel Jakarta jika ia dan Anies memenangkan pilpres 2024. Dimana Jakarta memiliki anggaran capai Rp3 triliun, relatif tinggi dibandingkan kota-kota lain.
Dalam perkembangan IKN terbaru pemerintah menegaskan proyek ini akan menghabiskan dana Rp466 triliun dengan sebagian kecil didukung lewat pembiayaan APBN. Sisanya berasal dari investor dalam dan luar negeri.
Meski kerap kali dikritik, Jokowi terus juga getol menyodorkan IKN kepada beberapa negara di tiap kesempatan baik itu pertemuan bilateral, maupun ketika dalam agenda forum pertemuan dengan negara mitra kerja sama. Sejumlah negara yang sudah ditawarkan yakni China, Jepang, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Kanada dan Amerika Serikat.
(wep)
