Jepang tidak melarang homoseksualitas, sehingga kaum LGBTQ di sana tidak memiliki ancaman pidana. Tapi, Negeri Sakura itu belum mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Pernikahan sesama jenis masih belum diakui, tidak ada undang-undang diskriminasi terhadap kaum LGBTQ, dan masih banyak sederet ketimpangan lainnya yang dapat merugikan mereka dalam hal pekerjaan serta warisan, perawatan medis, dan imigrasi.
Pada tahun lalu. pemerintah kota Tokyo dan sejumlah prefektur lain di Jepang mengeluarkan skema “sertifikat kemitraan”. Skema ini tidak memberikan hak hukum kesetaraan, melainkan untuk memudahkan pasangan sesama jenis mengurus dan mendapatkan layanan publik termasuk kesehatan, perumahan, dan lain-lain. Per 31 Januari, lebih dari 500 pasangan di Tokyo telah mengajukan permohonan tersebut.
2. Sulitkah bagi LGBT di Jepang untuk ungkapkan jati diri?
Meski tidak ada hukum yang melarang homoseksualitas, mengungkapkan identitas seksual di Jepang masih menjadi hal yang tabu karena ketakutan akan diskriminasi. Sebuah survei yang diterbitkan tahun lalu menemukan adanya tingkat depresi dan kecemasan yang tinggi pada kaum muda LGBTQ di Jepang, termasuk pikiran untuk bunuh diri. Lebih dari 90% mengatakan mereka tidak bisa mengungkapkan jati dirinya dengan bebas kepada orang tua. Meskipun tema homoseksual dan LGBTQ kerap dipertontonkan dalam program televisi dan bentuk hiburan lainnya, namun sangat sedikit figur yang ada dalam dunia nyata, seperti politik nasional atau dunia korporat yang secara terbuka mengaku gay.
3. Apa saja isi RUU yang diusulkan?
Pada awalnya pembahasan yang dilakukan adalah terkait RUU untuk mempromosikan pemahaman tentang komunitas LGBT. Namun, beberapa anggota konservatif di Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP) yang berkuasa menentang UU tersebut. Alasannya aturan ini berisikan klausul khusus anti-diskriminasi. LDP menaikkan pembahasan kembali pada bulan Februari setelah salah satu pembantu terdekat Kishida melontarkan komentar anti-LGBT dan menimbulkan kemarahan publik. Kishida dengan cepat menangani isu tersebut dengan memecat ajudannya, namun penentangan terhadap klausul anti-diskriminasi tetap ada. Para pendukung RUU mengatakan bahwa Jepang harus bersiap dengan kritikan internasional jika gagal mengesahkan RUU sebelum KTT G-7 terlaksana. Hal ini lantaran negara itu telah menandatangani komunike tahun lalu yang mencakup janji untuk melindungi hak-hak LGBTQ. Kelompok HAM mengatakan perlu ada kata-kata yang tegas yang secara eksplisit melarang diskriminasi.
4. Bagaimana pandangan pemerintah Jepang mengenai LGBT?
Kishida menentang keras pernyataan diskriminatif dan mengatakan gagasan pernikahan sesama jenis harus dipertimbangkan dengan prinsip kehati-hatian. Dia juga mengatakan bahwa konstitusi pasca perang yang dirancang AS tidak mempertimbangkan isu tersebut. Meskipun dia belum pernah membahas klausul anti-diskriminasi dalam RUU secara terbuka, namun untuk pertama kalinya dia menangani masalah melalui pemecatan ajudannya yang bersikap diskriminatif.
5. Bagaimana pandangan masyarakat Jepang?
Sejumlah survei menunjukkan mayoritas setuju bahwa Jepang tidak hanya perlu meloloskan undang-undang tersebut, tetapi juga mengakui pernikahan sesama jenis. Survei ini diambil di semua kelompok umur, kecuali warga yang berusia 70 tahun ke atas, yang mayoritas cenderung konservatif. LDP sendiri sangat bergantung pada mereka untuk mempertahankan kekuasaannya.
6. Dari mana datangnya tekanan dan kritik tersebut?
Sejumlah kelompok aktivis masih secara aktif mengajukan banding ke pengadilan untuk membantu pasangan sesama jenis mengajukan tuntutan hukum yang mengklaim ganti rugi atas penolakan haknya untuk menikah. Sebuah pengadilan pada bulan November menguatkan larangan pernikahan sebagai konstitusional. Tapi di saat yang sama, mereka juga mengatakan kurangnya perlindungan hukum untuk pasangan sesama jenis adalah pelanggaran hak asasi manusia.
Partai Komeito Baru, mitra LDP dalam koalisi yang berkuasa, telah mendorong Kishida untuk bertemu dengan kelompok LGBTQ. Partai oposisi juga telah mengkritik menteri kabinet di parlemen atas masalah ini. Amerika Serikat pun turut terlibat dalam perdebatan dengan Duta Besar AS untuk Jepang Rahm Emanuel mem-posting cuitan di Twitter bahwa dia yakin parlemen Jepang akan mencerminkan keinginan publik dan menentang diskriminasi. Sejumlah perusahaan swasta Jepang juga berlomba-lomba menawarkan tunjangan domestik kepada karyawan dalam hubungan sesama jenis.
7. Di manakah posisi Jepang di Asia?
Di antara negara Asia, hanya Taiwan yang mengakui pernikahan sesama jenis sampai sekarang. Namun, Thailand mengizinkan pernikahan sesama jenis dengan beberapa hak pernikahan. Singapura baru mencabut larangan seks sesama pria pada tahun 2022. Korea Selatan lebih menolak perubahan daripada Jepang, dengan 34% publik mendukung kebebasan menikah dan 52% menentangnya dalam jajak pendapat pada Juli. Namun, pasangan gay di sana sempat memenangkan gugatan yang memberi mereka perlindungan pasangan di bawah program asuransi kesehatan nasional pada bulan Februari.
--Dengan asistensi dari Heejin Kim.
(bbn)
