Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka

• Pemberantasan kemiskinan
• Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk sektor maritim untuk membuka lapangan pekerjaan.
• penyempurnaan sistem penerimaan negara
• Melanjutkan pemerataan ekoonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
• Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk sektor maritim untuk membuka lapangan pekerjaan.
• Mencapai swasembada pangan energi dan air
• Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani

Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar

• Tingkat kemiskinan turun dari 9,365 pada Maret 2023 menjadi 4%-5% pada 2029, kemiskinan ekstrem hilang pada 2026.
• Memperbaiki akurasi data kemiskinan, digitalisasi basis data kemiskinan Indonesia. Digitalisasi sistem monitorin dan evaluasi program pengentasan kemiskinan.
• Revisi Bansos: memperbaiki bantuan sosial bersifat langsung seperti BLT dan PKH dengan perbaikan ektepatan sasaran dan meningkatkan program bersifat tidak langsung berupa insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor riil yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif lain.
• Badan Baru Bansos sebagai payung bagi seluruh program perlindungan sosial untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas program.
• Program Jas Merah Putih: Jaringan Pasar Penyedia Kebutuhan Pokok Murah berbasis komunitas di desa atau kantong kemiskinan kota untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok rakyat (pangan papan).
• Membangun ekosistem FOod Bank sebagai redistribusi antara pihak yang surplus makanan dengan yang membutuhkannya.
• Memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga murah dan stabil melalui pembangunan sentra distribusi bahan pokok yang mudah dijangkau.
• Pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,5%-6,5% per tahun (2025-2029).
• Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru 2025-2029.
• Pengangguran turun hingga 3,5% pada 2029.
• Membentuk Skill Development Fund di bawah Kemaker bekerja sama dengan asosiasi industri untuk pelatihan kerja dan mengambangkan profesi bisnis.
• Pekerja informal turun menjadi 50% pada 2029 dari 60,12% pada 2023.
• Pembatasan tenaga kerja Asing dan memberantas TKA Ilegal.
• ICOR incremental Capital Output Ratio turun dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029)
• Peningkatan rasio pajak dari 10,4% (2023) menjadi 13%-16% (2029)
• Rasio utang terhadap PDB turun hingga 30% (2029) dari 38,1% (2023)
• Denominasi Rupiah. Memperbaiki pengelolaan utang pemerintah untuk mengotimalkan komposisi: jangka waktu, denoninasi mata uang dan sumber utang dengan proses penerbitan Surat Berharga Negara yang kompetiti dan transparan guna mendapat bunga terndah
• APBN disusun tiga tahun untuk mendorong konsep penganggaran multiTahun dalam kerangka medium term expenditure framework untuk meningkatkankepastian pendanaan dan kehati-hatian sfiskal. APBN tahun terdekat disetujui oleh DPR dengan lampiran ABPN dua tahun beriut
• Badan Penerimaan Keuangan Negara Baru di bawah Presiden untuk memperbaiki integritas dan kooridasi antar instansi untuk menaikan penerimaan negara
• Membentuk Dana Abadi SDA (Resource Endowment Fund) untuk menggerakan ekonomi baru bagi daerah dalam mengantisipasi cadangan SDA menipis dan habis.
• Mendorong hilirisasi mineral dan batubara yang berkalnjugan untuk menciptakan produk unggulan bernilai tinggi
• Mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi) dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34% (2022) menjadi 22.0%-23,0% (2029)
• Melanjutakan pembangunan infrastruktur khususnya di luar jawa dengan prioritas pengembangan jalan nasional dan daerah tak berbayar
• Memperbaiki jaringan logistik untuk meningkatkan daya saing ekonomi dengan target peningkatan indeks kinerja logistik (LPI) dari 30 (2023) menjadi 3,5 (2029) dan penurunan rasio biaya logistik terhadap PDB dari 23,8% menjadi 16,0
• Membangun sistem transportasi logistik yang memadai untuk menijtkan koneksi kawasan pesisir, kepulauan dan pedalaman dengan pusat-pusat ekonomi.
• Rekrutmen BUMN: Menyusun tata kelola BUMN yan gbaik dengan mengedepankan prinsip transparansi dam meritokrasi khususnya dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan
• BUMN dan swasta bersaing secara adil sebagai entitas bisnis mursi untuk proyek yang layak secara finansial
• Mereview seluruh utang dan kewajiban BUMN untuk mengukur risiko keuangan secara menyeluruh serta melanjutkan proses restrukturisasi utang BUMN dengan mengedapankan prinsip manfaat, transparansi dan akuntabilitas
• Mengurangi impor dan meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi risiko dan gejolak pasok pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik
• Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan kehutanan dengan mengakhiri praktik monopoli bibit, pupuk, pakan ternak dan penyerapan produk
• Pasar dan harga jual akan difalitisasi pemerintah memalui tata niaga hasil transparan agar nelayan dan pelaku usah aperikanan sejahtera
• Mewujudkan keadilan keuangan dalam pengembangan pengembangan perbankan syariah dengan menaikan alokasi pendanaan untuk menggerakan UMKM
• Menjadikan Indonesia pusat industri halal global
• Memastikan regulasi ekonomi syariah mandiri tapi bersinergi dengan regulasi ekonomi konvensional
• Mengoptimalkan peran koperasi, mempermudah pendirian dan administrasi koperasi dan UMKM melalui penyederhanaan regulasi dan penerapan teknologi informasi
• Peningkatan pembelian produk UMKM dalam negeri melalui pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah, BUMN dan BUMD
• Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja
• Menyediakan Hunian layak dekat pusat kota dengan harga terjangkau bagi semua kalangan termasuk anak muda dan pekerja informal
• Prgoram KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah termasuk anak muda yang belum memiliki rumah
• Menyediakan hunian layak , dekat pusat kota dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk generasi z, milenial dan pekerja informal melalui skema pembelian yang mudah dan murah

(lav)