Kelas menengah di Indonesia sejauh ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Mengacu pada data BI dan Mandiri Spending Index (MSI), kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp5 juta memperlihatkan konsumsi yang masih cukup kuat akan tetapi nilai tabungan mereka turun. "Ini menarik karena kalau konsumsi tinggi dan tabungan turun, pertanyaannya adalah dia biayai dari mana? Ada kemungkinan deshuffling dan mungkin konsumsi melambat, sejalan dengan data MSI yang menunjukkan pola konsumsi masyarakat sudah defensif di mana porsi terbesar itu untuk belanja makanan. Itu ciri ekonomi melambat. Kita bisa lihat ada kemungkinan tekanan dari konsumsi," jelas Chatib.
Sebelumnya, analisis yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut, kelompok berpendapatan menengah bawah di Indonesia sejauh ini masih kesulitan menikmati akses pendidikan dan teknologi, juga kesehatan, perlindungan sosial maupun jaminan pekerjaan. Dalam lanskap itu, kualitas hidup masyarakat kelas menengah di Indonesia sejatinya masih rendah kendati dari sisi pendapatan sudah terlepas dari jerat kemiskinan.
Perlu terobosan kebijakan yang memberi bobot lebih besar pada peningkatan kualitas hidup juga keadilan dalam sistem ekonomi serta politik. Isu yang semestinya menjadi perhatian utama para calon presiden yang berlaga dalam Pemilu dan Pilpres 2024, alih-alih hanya berfokus pada pembenahan ketimpangan dalam arti sempit.
"Data SUSENAS mencatat, 68% kepala rumah tangga pada kelompok menengah bawah adalah pekerja informal di mana umumnya bidang ini tidak membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Ini bisa diartikan bahwa proses transformasi struktural belum menjamin kesejahteraan kelompok kelas menengah bawah," jelas riset BPS yang ditulis oleh Dhiar N. Larasati dan Ranu Yulianto, dikutip pada Kamis (21/12/2023).
Sementara kesenjangan pada akses perlindungan sosial juga terlihat jelas. Jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan memang sudah menjangkau lebih dari 60% rumah tangga di semua pendapatan.
"Namun, hanya 7,9% rumah tangga dengan pendapatan menengah bawah yang mendapatkan jaminan hari tua, jaminan pensiun, pesangon, jaminan kecelakaan dan asuransi kantor," tulis riset BPS.
Tak sampai setengah dari rumah tangga menengah bawah yang mendapatkan bantuan sosial. Akses kelas menengah bawah pada layanan kesehatan juga minim di mana dari 27% penduduk berpendapatan menengah bawah yang mengalami keluhan kesehatan, hampir 60% tidak melakukan rawat jalan.
"Kondisi ini memperlihatkan, kelas menengah tidak serta merta diterjemahkan sebagai penduduk berpenghasilan aman karena masih berisiko mengalami deprivasi," demikian dijelaskan oleh penulis.
(rui)
