Anggota Dewan Keamanan PBB bisa dijadwalkan memberi suara pada usul resolusi tersebut pada Jumat (22/12/2021).
Setelah AS menentang keras penggunaan bahasa yang digunakan terutama kata "gencatan senjata", rancangan resolusi yang disepakati menggunakan kalimat "menciptakan kondisi bagi penghentian kebencian berkelanjutan."
Dewan Keamanan PBB telah menunda pemberian suara bagi resolusi itu beberapa kali minggu ini.
Perkembangan baru ini terjadi di tengah semakin banyak tekanan pada Israel agar mengurangi konflik di Gaza yang dimulai dengan serangan kelompok Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu.
Sekitar 1.200 orang Israel tewas dalam serangan itu. Namun, kementerian kesehatan Hamas menyebut lebih dari 20.000 warga Palestina tewas di Gaza sejak Israel melakukan serangan balasan.
Meski AS terus mendukung hak Israel membelas diri, termasuk memveto resolusi Dewan Keamanan yang meminta gencatan senjata awal bulan ini, para pejabat pemerintah AS termasuk Presiden Joe Biden terus menekan Israel agar mengubah pendekatan dalam peperangan dengan pejuang Hamas.
Dalam acara penggalangan dana di Washington minggu lalu, Biden mengatakan bahwa pemerintah Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berisiko kehilangan dukungan internasional pada aksi militer terhadap Hamas dengan menolak mendukung solusi dua negara bagi masalah Palestina.
Presiden Amerika itu juga menyebut elemen dalam aksi pengeboman Israel ke Palestin sebagai "tidak pandang bulu."
Menteri Luar Negeri Antony Blinken melanjutkan tekanan itu dengan mengatakan bahwa konflik itu harus bergerak ke "tingkat intensitas rendah."
(bbn)
