"Karena perusahaan tambang yang dipakai sudah pailit itu belakangan. Jadi izin (membangun) 2011, 2014 pailit, nah 2017 baru berdiri perusahaan ini."

"Biasa di Sulawesi dan Kalimantan disebut dokumen terbang atau dokter. Jadi, ya, seakan-akan karena tadi diizinkan itu, kemudian dipakai untuk menjadikan legal tambang-tambang yang ilegal,” sambungya.

Boyamin menambahkan bahwa isu aliran dana dari tambang ilegal kerap muncul menjelang pemilihan presiden, tetapi belum pernah terungkap sepenuhnya. Sehingga dia mengklaim bahwa data yang dimilikinya tahun ini lebih lengkap dari sebelumnya, sehingga memutuskan untuk melaporkan temuan ini langsung kepada KPK.

Terkait pilihan untuk melapor langsung ke KPK daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Boyamin menjelaskan bahwa ini adalah langkah yang paling tepat karena masalah ini bersifat hukum, bukan politis.

"Mudah-mudahan KPK lebih greget lagi, karena KPK telah mendeclair tidak akan berhenti menangani penanganan korupsi, walaupun sedang dalam kampanye," tegasnya. 

Untuk diketahui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) belakangan tengah menyoroti transaksi mencurigakan menjelang Pemilu 2024 yang diduga terkait dengan kejahatan di sektor pertambangan, lingkungan hidup dan judi.

(prc/ezr)