Yang menjadi taruhan adalah ekonomi yang cenderung lesu, serta pentingnya menarik kembali investor yang menarik miliaran dolar dana dari bursa Thailand setelah terjadi kelumpuhan politik setelah pemungutan suara dilakukan. 

Keputusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Thailand akan mengeluarkan putusan apakah Move Forward, partai yang memenangkan mayoritas kursi di parlemen dalam pemilu dan kini menjadi oposisi, telah melanggar aturan pemilu dengan berkampanye untuk mengubah hukum lese majeste.

Siapapun yang melanggar Pasal 112, sebutan hukum lese majeste dalam KUHP Thailand, terancam maksimal 15 tahun penjara karena mencemarkan nama Raja. 

Jika MK di awal tahun depan memutuskan bahwa janji kampanye itu merupakan upaya merusak kerajaan akan timbul dampak yang luas sehingga Komisi Pemilu pun bisa membubarkan partai itu. 

Sementara itu, MK juga akan mengeluarkan putusan pada 24 Januari terkait nasib keanggotaan Pita Limjaroenrat di parlemen. Pita, yang juga mantan ketua partai Move Forward, terkait perkara ini karena kepemilikan saham di perusahaan media yang kini sudah bangkrut. 

Langkah yang merugikan Move Forward atau Pita yang sangat populer akan memicu aksi protes sehingga muncul kekhawatiran akan terjadi pemberontakan politik. Pembubaran partai pendaulu Move Forward hampir empat tahun lalu menyebabkan aksi protes menentang pemerintah dan memicu tuntutan agar kerajaan Thailand yang kuat menjalani reformasi. 

Perubahan Senat

Perubahan 250 anggota Senat pada Mei menjadi titik penting dalam politik Thailand karena langkah ini mengakhiri kekuatan senator dalam memilih perdana menteri. Kewenangan ini diberi kepada para senator berdasarkan UUD buatan militer yang berlaku pada 2017. 

Meski mereka akan terus berperan dalam meloloskan UU, tidak memiliki suara terkait pemilihan perdana menteri akan membuat para senator itu tidak bisa melindungi kepentingan kelompok pro-kerajaan seperti yang mereka lakukan ketika menolak Pita menjadi perdana menteri. 

Perubahan ini akan berdampak pada dinamika di panggung politik Thailand, tidak hanya di parlemen tetapi juga pada koalisi pendukung Srettha. 

Situasi ini akan membuat partai Pheu Thai pimpinan Srettha membuka kembali perundingan dengan kelompok pro-militer dalam koalisi 11 partai itu. Dan perubahan jajaran kabinet bisa memperkuat cengkraman Pheu Thai di pemerintahan dan menyingkirkan aliansi dari kubu konservatif. 

Dompet Digital

Program bantuan langsung tunai berbentuk uang digital bernilai total US14 miliar merupakan janji utama Partai Pheu Thai untuk membangkitkan perekonomian. Program ini direncanakan mulai diterapkan pada Mei mendatang. 

Sretta berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan menjai 5% secara rata-rata dalam lima tahun ke depan, sementara saat ini ekonomi Thailand tumbuh di bawah 2% secara rata-rata dalam satu dekade terakhir. 

Kebijakan andalan ini dikritik oleh ekonom dan mantan gubernur bank sentral yang mengatakan program itu akan mendorong inflasi dan berisiko membuat Thailand terbebani hutan jangka panjang. 

Faktor lain yang membuat ekonomi Thailand suram adalah tingkat utang rumah tangga yang hampir mencapai titik tertinggi ketika suku bunga berada di level tertinggi dalam satu dekade. 

Ketidakpasian: Aturan bantuan langsung tunai yang berubah-ubah, waktu penerapan yang terus diundur dan proses persetujuan parlemen yang rumit setelah pemerintah berniat membuat utang baru untuk membiayai program itu bukan dari pembiayaan anggaran, bisa berdampak negatif pada kepercayaan investor. Selain itu, akan ada pertentangan dengan bank sentral. 

Pembebasan Thaksin

Mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang sangat berpengaruh ini akan menjadi kuda hitam ketika dibebaskan tahun depan. Pembebasannya bisa berupa bebas bersyarat atau grasi dari kerajaan. 

Grasi langsung dari Raja Maha Vajiranglongkorn berarti hukuman penjara delapan tahun dalam kasus korupsi diperingan dan tokoh berusia 70 puluhan tahun ini akan bebas pada Agustus, setahun setelah dia kembali ke negaranya. 

Thaksin yang diakui sebagai ketua de-facto Pheu Thai, dan partai-partai wujutannya setelah itu yang dibantu dibesarkan oleh anggota keluarganya, terus membayangi panggung politik Thailand. 

Thaksin berada di rumah sakit untuk pengobatan sejumlah penyakit sejak Agustus dan putri bungsunya Petongtarn Shinawatra menjadi ketua Pheu Thai. 

Namun, Thaksin pasti akan berperan aktif di politik setelah dibebaskan, dan sejumlah pengamat mengatakan dia akan membayangi perdana menteri yang sebenarnya. Bahkan sudah muncul pembicaraan pergantian perdana menteri setelah Senat diubah. 

"Salah satu hal yang dianggap sebagai kelemahan Thaksin adalah pengaruhnya di Pheu Thai. Tetapi itu juga merupakan kekuatan karena mmbuatnya bisa menjadi tokoh kompromi bagi koalisi Pheu Thai- konservatif yang rentan," kata Peter Mumford, dari Eurasia Group. 

"Saat ini, tampaknya tidak ada alternatif mudah bagi perdana menteri, namun hal ini bisa berubah sejalan dengan waktu," tambahnya. 

Referendum UUD

Pemerintah baru Thailand berjanji untuk mengganti UUD 2017 buatan militer dengan versi yang lebih demokratis. Meski sebagian besar partai-partai politik, termasuk Pheu Thai, sepakat bahwa perlu ada UUD baru, ada pandangan beragam terkait perlu tidaknya sejumlah topik sensitif terutama yang berkaitan dengan kerajaan disentuh. 

Anggota parlemen juga berbeda pendapat soal pemilihan anggota komite pembuat UUD dipilih oleh rakyat Thailand. 

Garis akhir masih jauh: Untuk saat ini, pemerintah membentuk satu komite untuk mempelajari proses pelaksanaan referendum dan satu peta jalan akan diumumkan pada akhir tahun. 

Rencana sementara adalah melaksanakan referendum di kuartal pertama 2024 untuk menentukan apakah rakyat Thailand ingin UUD baru. Pemerintah mengatakan seluruh proses ini akan berjalan sekitar tiga tahun. 

(bbn)