Adapun, usulan untuk HPP beras akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
"Sudah kami dengarkan pendapat dan masukan dari semua perwakilan. Kami sudah kantongi usulan-usulan angkanya," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi melalui siaran pers, Jumat (3/3/2023).
Perwakilan asosiasi atau organisasi petani yang hadir a.l. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Serikat Petani Indonesia (SPI). Kemudian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Penggerak Pembangunan Masyarakat Desa (Gerbangmasa).
Masing-masing menyampaikan usulan besaran HPP GKP, berdasarkan hasil perhitungan struktur ongkos usaha tani (SOUT) kepada Bapanas.
HKTI mengusulkan HPP GKP direvisi Rp5.550/k, KTNA Rp5.400/kg, dan SPI Rp5.600/kg. Kemudian, AB2TI mengusulkan Rp5.700/kg, API Rp5.800/kg, dan Gerbangmassa Rp5.375/kg.
Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ikut mengusulkan besaran HPP GKP yakni masing-masing di kisaran Rp4.800/kg—Rp5.100/kg dan Rp 4.850/kg—Rp5.000/kg.
“Kami dengarkan pendapat dan masukan dari semua perwakilan. Kami sudah kantongi usulan-usulan angkanya," ujar Arief.
Usulan besaran HPP GKP tersebut akan dibawa ke pertemuan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan po potensi inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat.
"Jangan sampai setelah ditetapkan HPP-nya lalu karena panen raya harga gabah turun, ada pihak yang tidak mau membeli sesuai HPP. Jangan sampai terjadi, semua harus komitmen,” tegasnya.
Arief menyatakan HPP GKP yang ditetapkan akan mempertimbangkan dari berbagai sisi secara menyeluruh, baik dari sisi petani, pelaku usaha penggilingan, konsumen, pengendalian inflasi dan lainnya. Pihaknya juga akan mempertimbangkan dampak besaran HPP terhadap harga komoditas lain.
“Tidak mungkin pemerintah hanya mengedepankan satu aspek dan kelompok saja. Namun, yang pasti, HPP GKP harga Rp4.200 per kg sudah tidak akan dipilih lagi,” pungkasnya.
Isu harga beras kerap menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo. Dalam setiap kesempatan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berkali-kali menekankan para jajarannya untuk mengawal ketersediaan stok beras menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut ketersediaan beras nasional saat ini dalam kondisi aman. Panen raya petani di sejumlah daerah telah menguatkan cadangan beras Indonesia dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan dalam waktu dekat.
(wdh/evs)
