Logo Bloomberg Technoz

"Mungkin karena ketuanya orangtuanya memberikan karpet merah, memberikan kemudahan dan lain-lain," ujar dia lagi.

Kuatnya jejak-jejak menuju politik dinasti kembali tampak di Pemilu 2024. Salah satunya, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang memajukan istri dan hingga lima anaknya menjadi caleg dari berbagai daerah pemilihan. Tentu diusung partai yang didirikan Hary Tanoe yakni Partai Perindo.

- Hary Tanoe maju ke DPR RI dengan dapil Banten III dengan nomor urut 1. Istrinya Liliana maju dengan Dapil DKI nomor urut 1. Lalu Angela Tanoesoedibjo dengan Dapil Jatim I nomor urut 1. Adiknya yakni Valencia Herliani Tanoesoedibjo dapil DKI III nomor urut 1. Lalu Jessica Herliani Tanoesoedibjo dapil NTT II nomor urut 1. Selanjutnya, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo dapil Jawa Barat I nomor urut 2. Lalu Warren Haryputra Tanoesoedibjo dapil Jawa Tengah I nomor urut 2.

- Sementara anak Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yakni Ravindra Airlangga juga maju jadi caleg lewat partai yang dipimpin sang ayah. Dia maju dari dapil Jawa Barat I.

- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga memajukan putranya yakni Prananda Surya Paloh menjadi caleg dari dapil Sumatera Utara I.

- Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tak ketinggalan "memasang" putrinya di pileg yakni Putri Zulkifli Hasan dari dapil Lampung I.

- Adik Ketum Partai Demokrat yang juga putra Ketua Dewan Pembina SBY yakni Edhie Baskoro Yudhoyono juga kembali maju menjadi caleg untuk kesekiannya. Selama ini dia memang sudah berkali-kali duduk di Senayan. Edhie Baskoro alias Ibas maju di dapil Jawa Timur VII lewat Partai Demokrat.

- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga memiliki kerabat yang kembali maju ke Pileg antara lain Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakannya lewat dapil Jakarta III. Tak hanya itu, mantan istrinya yakni Siti Hediati juga masuk Gerindra baru-baru ini dan menjadi caleg lewat Partai Gerindra.

- Cucu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yakni Pinka Haprani maju menjadi caleg DPR RI dapil Jateng IV. Pinka merupakan putri kandung Puan Maharani.

Tak hanya kerabat ketum parpol, para caleg daerah baik di DPRD kabupaten dan provinsi juga tak jarang merupakan anggota keluarga kepala daerah setempat.

Sementara pengamat politik Firman Noor yang juga dari BRIN menjelaskan perlunya aturan main agar politik dinasti terhindar dari kebablasan.

"Politik dinasti itu kemudian menjadi buruk kalau mengabaikan merit system. Artinya beginni secara obyektif siapapun boleh bertarung dlm politik. Mau anaknya siapa, mau pekerjaannya apa, mau orientasi seksual seperti apa itu silakan. Tapi harus mengikuti suatu proses tahapan-tahapan yang didasarkan pada aturan main," kata Firman saat dihubungi.

Hal demikian lanjut dia, tak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di banyak negara. Dia kemudian mengomentari rombongan anggota keluarga pendiri Perindo yang maju ke pileg.

"Problemnya di sini yang ingin saya katakan, sekalipun di Perindo, orang-orang ini berdasarkan tahapan atau proses legitimate tidak eksistensinya itu? Kalau ya saya kira tdk ada maslah. Tapi kalau kemudian ada pengecualian atas apapun, apalagi atas nama dia masih sedarah sekeluarga, nah itu yang enggak boleh," ujarnya.

Dampak Buruk

Politik dinasti ditemukan di mana-mana. Namun ada hal yang perlu diukur dan dicegah agar jangan sampai demokrasi kehilangan kualitas pun aturan ditabrak demi melanggengkannya. Firman mengatakan, dalam proses itu jangan sampai hadir tindakan berbau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dibiarkan. Hal-hal tersebut mungkin dimulai dari level lingkup partai tetapi bisa meningkat level negara bila dibiarkan.

"Akhirnya negara ini bukan lagi jadi negara hukum," kata Firman.

Dihubungi terpisah, Lili Romli mengkhawatirkan adanya norma hingga aturan yang ditabrak untuk melanggengkan anggota keluarga menang di pemilu. Dampak buruk kata dia bisa merusak parpol sendiri dan menjungkalkan demokrasi.

"Celakanya para caleg keluarga ini kadang menabrak aturan dan juga kurang memiliki kapasitas," ucap dia.

"Tentu dampak buruknya bagi parpol, merusak proses kaderisasi. Bagi perkembangan demokrasi tentu akan menghambat karena ia membajak demokrasi melanggengkan politik dinasti," tutup pengamat tersebut.

(ezr)

No more pages