Mengebut dan memperbanyak kerja sama perdagangan internasional menjadi fokus upaya pemerintah dalam mengurai isu hambatan tarif dan nontarif yang dapat mengancam pencapaian target ekspor nonmigas 2023 senilai US$289,76 miliar (Rp4.508 triliun).

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pakta dagang juga merupakan instrumen Indonesia untuk melindungi produk ekspor nonmigas dari instrumen pengamanan perdagangan (trade remedies) negara lain guna memproteksi pasar domestik mereka. 

Sekadar catatan, trade remedies adalah instrumen hambatan tarif sah yang boleh digunakan oleh anggota World Trade Organization (WTO) untuk menghadapi praktik dagang tidak sehat. Instrumen yang digunakan a.l. bea masuk antidumping (BMAD), bea masuk tindak pengamanan (BMTP) atau safeguard, maupun bea masuk antisubsidi (BMAS) atau countervailing duties. 

Jerry menilai saat ini banyak produk asing yang membanjiri platform lokapasar (marketplace) dengan harga yang rendah. Hal tersebut akan diantisipasi dan dilihat secara komprehensif oleh Kemendag untuk melindungi produk lokal. 

“Bagi UKM [usaha kecil dan menengah], pemerintah juga telah menyiapkan ‘jalan tol’ berupa perjanjian dagang. Per hari ini, terdapat 28 perjanjian dagang yang telah disahkan, ditandatangani, diratifikasi, dan masuk berkas. Perjanjian dagang tersebut dapat menguntungkan UKM. Salah satunya adalah Indonesia-Australia CEPA. Lebih dari 7.000 produk lokal dapat masuk ke Australia tanpa bea masuk,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (3/3/2023).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga menggarisbawahi perihal hambatan dagang—baik tarif maupun nontarif—yang masih menjadi momok utama yang akan menghantui kinerja ekspor Indonesia di tengah tren penurunan permintaan global pada 2023.

Zulhas, sapaan akrabnya, mengatakan pemerintah masih terus berupaya mengatasi hambatan dagang ke negara-negara tujuan ekspor potensial. Salah satunya adalah dengan memacu perjanjian perdagangan internasional dengan berbagai mitra strategis dan potensial. 

Menurutnya, Kementerian Perdagangan tengah mengajukan 17 perjanjian dagang internasional. Otoritas dagang juga sedang dalam proses perundingan untuk 18 perjanjian dagang internasional eksisting.

Lebih lanjut, perjanjian yang masih dalam proses perundingan maupun pengajuan itu nantinya akan melengkapi 34 perjanjian dagang internasional yang sudah terlebih dahulu diimplementasikan.

Dengan demikian, dia berharap akses pasar bagi produk-produk Indonesia—khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) —makin terbuka lebar. Selain itu, pelaku industri di dalam negeri bisa mendapatkan bahan baku atau keperluan penunjang produksi dengan harga yang lebih kompetitif.

"[Negosiasi dagang] yang sudah kita selesaikan itu [dengan] Asean. Makannya [ekspor RI ke negara anggota] Asean naik. Hubungan [dagang] kita dengan Malaysia tinggi, hampir US$10 miliar. Dengan Filipina surplusnya US$11 miliar. Itu hampir Rp200 triliun. Dengan Malaysia hampir Rp160 triliun," ujar Zulhas saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2023 di Bandar Lampung, Rabu (01/03/2023).

Dia menyadari, tanpa pendekatan negosiasi internasional, sulit bagi Indonesia untuk melanjutkan surplus neraca perdagangan yang memecahkan rekor seperti tahun lalu.

Neraca perdagangan Indonesia pada 2022 mencatatkan surplus tertinggi dalam sejarah, yaitu senilai US$54,46 miliar. Secara nilai, pengapalan produk RI sepanjang tahun lalu menembus US$291,98 miliar atau naik 26,07% secara year on year (yoy). 

(wdh/hps)