Kasus Ayodhya telah menciptakan preseden, yang membuat kelompok-kelompok Hindu mengajukan tuntutan lewat pengadilan terhadap dua lokasi lain di mana masjid-masjid era Mughal saat ini berdiri. Dalam sepekan terakhir, kelompok-kelompok tersebut telah memenangkan putusan pengadilan penting yang menguntungkan mereka.
Hal ini dapat membantu meningkatkan dukungan terhadap Modi di kalangan pemilih Hindu beberapa bulan sebelum pemilu, akan tetapi juga berpotensi meningkatkan ketegangan antara dua umat beragama di negara tersebut.
"Putusan Mahkamah Agung dalam kasus Ayodhya pada 2019 jelas membuka pintu bagi klaim-klaim lain yang akan diajukan dan divalidasi," kata Apoorvanand, seorang profesor di Universitas Delhi yang menulis tentang poltik India.
Kelompok-kelompok Hindu telah mengajukan petisi ke pengadilan untuk penghancuran masjid Gyanvapi yang berdiri berdekatan dengan kuil Kashi Vishwanath di Varanasi dan masjid Shahi Idgah yang bertetangga dengan kuil Krishna Janmabhoomi di Mathura. Seperti kasus Ayodhya, pihak yang berperakara mengklaim masjid-masjid kuno tersebut dibangun di atas tanah tempat candi Hindu pernah berdiri.
Perkembangan terkini dari pengadilan "memberikan hak istimewa pada gagasan kehendak mayoritas dibandingkan prinsip-prinsip keadilan," kata Apoorvanand.
Ketiga kuil tersebut berada di Uttar Pradesh, provinsi yang diperintah oleh Yogi Adityanath, seorang biksu Hindu yang vokal menentang Muslim. Partai Modi telah menginvestasikan puluhan juta dolar dalam membangun infrastruktur di dekat situs-situs ziarah, yang kadang-kadang menimbulkan kerugian besar bagi beberapa penduduk yang rumah dan tokonya diratakan untuk pembangunan proyek.
Dalam kasus Varanasi, yang sudah tertunda selama 32 tahun, pada hari Selasa Pengadilan Tinggi Allahabad memutuskan pihak Muslim tidak meminta perlindungan terhadap masjid di bawah undang-undang yang ada. Pengadilan menyatakan kasus ini memiliki "kepentingan nasional yang penting" dan membuka jalan bagi persidangan.
Pekan lalu, pengadilan yang sama mengizinkan dilakukannya survei ilmiah di situs masjid Shahi Idgah di Mathura untuk menentukan apakah itu dibangun di atas kuil Hindu.
Sebuah undang-undang tahun 1991 melindungi semua situs keagamaan seperti yang ada saat India menjadi negara merdeka pada 1947. Undang-undang tersebut telah membantu membuat kedua kasus pengadilan ditangguhkan, dan berkecamuk selama beberapa dekade. Namun, keputusan pengadilan tinggi berarti undang-undang tersebut tidak lagi menjadi hambatan dalam sengketa kepemilikan tanah.
Dengan kasus Ayodhya, Mahkamah Agung mengakui adanya bukti sisa-sisa struktur non-Islam di bawah masjid, tetapi juga mengatakan bahwa meruntuhkan masjid merupakan tindakan kriminal.
Setelah putusan tersebut, beberapa kelompok Hindu sayap kanan mulai melakukan tindakan untuk "membebaskan kuil-kuil" di Mathura dan Varanasi, yang mereka yakini dihancurkan untuk dijadikan masjid selama era Mughal. Sentimen ini mengingatkan pada yel-yel yang diteriakkan oleh kelompok-kelompok Hindu, termasuk pekerja BJP dan anggota partai penguasa, organisasi induk nasionalis Rashtriya Swayamsevak Sangh, setelah penghancuran masjid Babri pada tahun 1992.
Pesan-pesan ini membangkitkan perasaan perampasan sejarah di antara mayoritas penduduk Hindu, yang dapat menyebabkan perpecahan dan ketegangan keagamaan, kata Apoorvanand.
"Semua ini adalah elemen dari strategi untuk menciptakan kesadaran Hindutva," katanya, merujuk pada ideologi nasionalisme Hindu.
(bbn)
