Di sisi lain, pengadaan rangkaian KRL produksi dalam negeri buatan PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA membutuhkan waktu. PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan komitmennya untuk memesan rangkaian KRL ke INKA, tetapi BUMN tersebut baru bisa menyelesaikan pesanan paling cepat pada 2025 atau lewat dari tenggat kebutuhan KCI.
"KCI telah berkomitmen membeli 16 rangkaian KRL baru buatan INKA senilai Rp4 triliun. Kontrak pengadaan kereta buatan domestik itu baru akan diteken pada Maret 2023, tetapi selesai produksinya nanti pada 2025—2026," tutur Suryadi.
Dia menambahkan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan KRL baru dari INKA mencapai 34 bulan. Adapun, untuk impor rangkaian KRL bekas dari Jepang hanya membutuhkan waktu 12 bulan.
Di samping itu, upaya KCI untuk melakukan peremajaan rangkaian KRL menemui kendala yaitu berupa dana.
Dari sisi pendanaan, pengadaan rangkaian 16 KRL baru dari INKA mencapai Rp4 triliun. Sementara itu, untuk impor 10 rangkaian KRL bekas dari Jepang hanya membutuhkan biaya Rp150 miliar.
"Tambahan lagi, KRL baru buatan INKA harganya 20 kali lebih mahal dari KRL eks Jepang, meskipun nantinya dapat digunakan 3 atau 4 kali lebih lama daripada KRL eks Jepang yang hanya dapat digunakan selama 10 hingga 15 tahun saja," paparnya.
Sebagai solusinya, Suryadi menyebut rangkaian KRL bekas dari Jepamg dapat diimpor sementara, tetapi dengan harus diiringi dengan peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui proses rekondisi secara lokal agar dapat memenuhi persyaratan barang modal tidak baru (BMTB) di atas.
"Pemerintah juga dapat menetapkan sistem kuota KRL bekas, misalnya hanya 25% dari kebutuhan dan hanya untuk jangka pendek. Kuota tersebut dapat secara bertahap makin diturunkan dari tahun ke tahun, sementara kapasitas produksi INKA makin ditingkatkan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dari PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio mengutarakan proses perizinan impor rangkaian KRL bekas Jepang tidak kunjung terealisasi lantaran Kemenperin menolak memberikan izin impor yang diajukan oleh KCI.
"Intinya permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian. Lalu, bagaimana nasib 200.000 penumpang per hari yang nantinya tidak terangkut KRL Jabodetabek?" kata Agus kepada Bloomberg Technoz beberapa waktu lalu.
Menjalankan rangkaian KRL yang seharusnya sudah dipensiunkan tentu bukan pilihan karena tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).
"Bagaimana jika INKA menghadapi kendala sehingga jadwal pengadaannya molor atau lewat dari 2025? Apakah KRL yang uzur ini tetap harus dijalankan dengan hazard yang tinggi ? Atau bagaimana? KCI harus memikirkannya," pungkasnya.
Sekadar catatan, selain banyaknya rangkaian KRL yang akan memasuki masa pensiun, KCI juga dihadapkan pada naiknya jumlah penumpang Kereta Commuter Jabodetabek pada awal 2023.
Tidak dikeluarkannya izin impor didasari oleh pertimbangan fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).
Tercatat, pengguna KRL Jabodetabek di seluruh lintas telah mengalami kenaikan pada awal 2023 dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya menjadi total 10,44 juta penumpang.
VP Corporate Secretary KCI Anne Purba menyebutkan lintas Depok sampai dengan Bogor mencatatkan jumlah pengguna terbesar dibandingkan dengan lintas lainnya sebesar 10,44 juta penumpang pada Januari 2023.
Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan Januari 2022 sebanyak 6,92 juta penumpang dan 5,86 juta pengguna pada Januari 2021.
Kemudian, jumlah pengguna pada lintas Bekasi sampai dengan Cikarang mencapai 5,98 juta penumpang. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 3,64 juta pengguna dan 1,44 juta penumpang pada Januari 2021.
(rez/wdh)
