“Vale Indonesia selama ini, posisi pemegang saham pengendalinya masih Vale Canada Limited [VCL], maka nilai aset dan cadangan INCO masih tercatat di Kanada. Ya pandangan saya, saya setuju agar pencatatan aset Vale wajib di Indonesia dan kita harus punya saham INCO wajib minimal 51%,” tuturnya.
Berdasarkan keterangan resmi Vale Base Metals (VBM), induk VCL ; setelah proses head of agreement (HoA) divestasi INCO kepada MIND ID di San Francisco bulan lalu, kepemilikan saham Vale Canada terhadap saham INCO ternyata masih sebesar 33,9%.
Jumlah tersebut hampir setara atau sama besarnya dengan porsi saham MIND ID yang sejumlah 34%, naik dari sebelumnya 20% setelah menambah 14%. Adapun, kepemilikan Sumitomo menciut menjadi 11,5% dari sebelumnya 15,03%.
Jika pemerintah masih tidak kunjung bisa menjadi pengendali Vale, sambung Wahyu, kebijakan penghiliran nikel di dalam negeri penting untuk dimasifkan dalam jangka menengah guna mendukung harga komoditas logam tersebut.
Terlebih, dia menilai, Indonesia perlu menjadi pengendali penuh atas pengaruh atau intervensi suplai dan harga global lantaran posisinya sebagai produsen terbesar.
“Apalagi dalam jangka menengah, termasuk pada 2024, harga nikel akan menantang karena kondisi fundamental global seperti ancaman resesi AS dan perlambatan ekonomi China. Isu oversuplai juga masih membuat nikel sulit naik. Untuk itu, kebijakan Indonesia oleh presiden selanjutnya akan penting dalam mengerek harga komoditas ini.”
Wahyu memproyeksikan surplus dalam pasar nikel global diperkirakan meningkat menjadi 239.000 metrik ton (mt) pada 2024, menandai kelebihan pasokan selama tiga tahun berturut-turut sekaligus terbesar sepanjang sejarah.
Kekhawatiran terhadap kelebihan pasokan di pasar nikel tercermin dari posisi investor di London Metal Exchange (LME), di mana nikel menjadi komoditas yang paling bearish sejak 2019 di antara 6 logam yang diperdagangkan di LME.
Kalangan pengusaha pemasok mineral sebelumnya memproyeksikan harga nikel bakal kembali mengganas pada 2024, berbalik dari tren pelemahan sepanjang tahun ini.
Ketua Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia Anggawira mengatakan pemerintah mesti mengantisipasi potensi melonjaknya harga nikel tahun depan, lantaran kenaikan tersebut bisa turut mengerek biaya operasi tambang.
“Kalau kita lihat, pertumbuhan dari tahun kemarin, ada kenaikan 5% sampai 10%. [...] Dinamika itu yang memang terus menerus harus dicarikan solusi karena ada disparitas antara harga dalam negeri dan harga di luar negeri,” ujarnya saat ditemui di sela Indonesia Mining and Energy Solution (IMEC), Selasa (19/12/2023).
Dengan demikian, Angga mengatakan, pemerintah mesti harus memikirkan jalan tengah agar tidak terjadi pelebaran disparitas harga sejalan dengan tren kenaikan komoditas mineral logam tersebut.
“Perlu ada rumusan untuk bisa mengakomodasi biaya produksi yang dilakukan para penambang,” ujar dia.
(wdh)
