"Selain itu, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Presiden Trump melakukan semua tindakan ini untuk membantu dan memajukan tujuan melanggar hukum bersama yang dia rancang dan jalankan sendiri: mencegah Kongres mengesahkan hasil pemilu presiden tahun 2020 dan menghentikan peralihan kekuasaan secara damai," demikian dikatakan oleh pihak pengadilan.
Selain banding, tim kapanye mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Trump berencana untuk mencari penangguhan agar dapat mencegah keputusan tersebut berlaku. Penangguhan tersebut bisa diperpanjang hingga setelah 4 Januari, tergantung kapan Mahkamah Agung memutuskan apakah akan memproses kasus ini.
Pengadilan memerintahkan Menteri Luar Negeri Negara Bagian Colorado untuk tetap menyertakan nama Trump dalam surat suara pemilu pendahuluan presiden sampai masalah ini diputuskan oleh Mahkamah Agung AS.
"Para pemimpin Partai Demokrat berada dalam keadaan paranoia atas keunggulan yang semakin dominan yang telah diraih oleh Presiden Trump dalam jajak pendapat," menurut pernyataan kampanye Trump. "Mereka kehilangan kepercayaan terhadap kepresidenan Biden yang gagal dan sekarang melakukan segala cara untuk mencegah pemilih Amerika menjatuhkan mereka dari jabatan pada November mendatang."
Keputusan ini muncul ketika Trump unggul dengan jelas dalam pemilihan pendahuluan Partai Republik, sehingga membuka peluang untuk pertarungan ulang melawan Biden pada 2020, yang menggambarkan Trump sebagai ancaman nyata terhadap sistem demokratis. Jajak pendapat Bloomberg News/Morning Consult yang diterbitkan pekan lalu menunjukkan bahwa Trump unggul 5 poin persentase dari Biden di tujuh negara bagian.
(bbn)
