Bloomberg Technoz, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mengkritik keputusan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang justru mendukung keterlibatan Mayor TNI Teddy Indra Wijaya dalam acara debat capres perdana. Keduanya sama-sama mengklaim Teddy hadir dan mengenakan kemeja biru langit dalam acara tersebut dalam rangka menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjadi capres nomor urut 02.

"Mengecam keras pernyataan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang mengafirmasi pernyataan Kapuspen TNI bahwa Mayor Teddy hadir sebagai pasukan pengaman Menhan," kata anggota koalisi dan Direktur Imparsial, Gufron Mabruri melalui pesan singkat, Selasa (19/12/2023).

Menurut dia, Mayor Teddy secara jelas telah melanggar aturan netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Masyarakat menilai kehadiran Teddy dalam acara debat dan kampanye Prabowo bukan sekadar ajudan yang menjalankan tugas, namun bentuk dukungan terhadap salah satu paslon. Pembiaran terhadap kasus ini justru akan menjadi preseden buruk dan memicu potensi keterlibatan anggota TNI lainnya dalam politik praktis.

"Sikap Mabes TNI yang menyatakan tidak ada pelanggaran pada kasus ini sesungguhnya mencerminkan bahwa komitmen TNI akan netral dalam Pemilu 2024 hanya sebatas janji," ujar Gufron. "Dan, sulit untuk dipercaya karena dalam kasus ini saja Mabes TNI permisif."

Menurut koalisi sipil, sikap Mabes TNI justru semakin menguatkan dugaan masyarakat tentang kecenderungan pemerintah menggunakan seluruh instrumen negara, termasuk militer, untuk memenangkan salah satu paslon pada Pemilu 2024. Pelaksanaan konstestasi politik akan terbentur dan hanya berjalan sesuai kepentingan rezim.