Oleh karena itu, Erick Thohir mengarahkan agar pengelolaan dapen BUMN diserahkan kepada yang memang ahlinya. Para pensiunan diperbolehkan menjadi perwakilan pengawas dapen BUMN selama itu memenuhi komptensi.

"Pensiunan sebagai perwakilan untuk mengawasi, boleh. Tapi, kalau tidak expert, jangan," jelas Erick.

Top Up hingga Rp12 T

Erick Thohir juga menyampaikan butuh dana belasan triliun dan waktu menahun untuk menyelesaikan dana pensiun atau dapen BUMN bermasalah.

Dana tersebut dibutuhkan untuk melakukan penambahan modal atau top up kepada para dapen BUMN.

"Itu bisa dua atau tiga tahun, atau bisa lebih, tergantung BUMN -nya," ujar Erick Thohir, Selasa (19/12/2023).

Estimasi waktu itu mempertimbangkan belum semua dapen BUMN melakukan top up. Sumber dana top up berasal dari masing-masing BUMN sebagai pemilik dapen.

"Kalau misalnya ada problem, itu another problem lagi yang harus diselesaikan. Jadi, tidak semudah itu," jelas Erick Thohir.

(azr/dhf)