Lapangan gas Tangguh sendiri dikelola oleh BP dan telah beroperasi sejak 2009 melalui dua train kilang LNG dengan kapasitas masing-masing sebesar 3,8 juta ton per tahun atau million ton per annum (mtpa).
Dengan diresmikannya train ketiga belum lama ini, diharapkan dapat menambah total kapasitas produksi tahunan Tangguh menjadi 11,4 mtpa, atau sekitar 35% dari total produksi LNG nasional.
“Nah, itulah yang sedang kami upayakan, yaitu mendapatkan alokasi LNG dari domestic liquefaction plant yang ada di Indonesia dahulu,” ujar Arief.
“Kami upayakan, kami upayakan [untuk memasok LNG ke smelter milik Freeport dan Vale] karena kan mereka juga butuh ya. Butuh gas itu. Kami upayakan. Kalau memang PGN diberikan kepercayaan untuk mengirim gas ke smelter-smelter itu, kami akan mendukung hilirisasi.”
Selain membutuhkan alokasi LNG dari dalam negeri untuk bisa memasok ke smelter, Arief menyebut PGN mengharapkan harga khusus untuk pengirimannya. “Jika tidak dapat, ya izinkan kami untuk mengirim dari tempat lain,” ujarnya.
Untuk diketahui, Freeport sendiri belum lama ini mengumumkan rencana memensiunkan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara di wilayah pertambangannya pada 2027, serta menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU).
Terkait dengan hal itu, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut perusahaan menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 30% dari operasi penambangannya pada 2030.
“Untuk utilisasi energi bersih, PTFI sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga mesin gas [PLTMG] dengan kapasitas 168 megawatt [MW], dan diharapkan beroperasi tahun depan,” kata Tony melalui pernyataan resmi Kementerian ESDM, dikutip Senin (11/12/2023).
Menurut laporan keuangan kuartal III-2023 Freeport-McMoRan Inc, induk PTFI, pembangkit berkapasitas 265 MW itu akan menelan biaya US$1 miliar (sekitar Rp15,61 triliun asumsi kurs saat ini) untuk menggantikan PLTU yang sudah beroperasi selama 25 tahun.
(wdh)
