Founder sekaligus President Director Bareksa.com ini mengatakan bahwa Ganjar-Mahfud bahkan berencana melakukan ekspansi program digitalisasi bansos melalui KTP Sakti. Di mana program ini bertujuan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai dana bantuan sosial dan program kesejahteraan hanya dengan menggunakan satu KTP.
"Maka dengan memanfaatkan satu saja KTP, maka seluruh warga masyarakat yang eligible (memenuhi syarat), yang berhak menerima bantuan sosial, itu akan mendapatkan akses yang lebih mudah lebih luas dan lebih cepat dalam menerima dana-dana bansos dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya," terangnya.
Politikus senior Senior PDI Perjuangan, Aria Bima dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa grand design ekonomi Ganjar-Mahfud merupakan implementasi sila ke-5 Pancasila yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
“Jadi bukan hanya naratif ya. Ini adalah implementasi sila kelima Pancasila dan bantuan itu bukan sekadar bantuan tapi merupakan jaminan sosial atau keberpihakan negara terhadap warga miskin” ujar Aria Bima.
Bansos yang dikooptasi oleh salah satu kubu paslon sempat membuat kubu Ganjar-Mahfud dan kubu Anies-Muhaimin bereaksi. Pasalnya, Ketua Umum PAN Zulkfli Hasan alias Zulhas yang merupakan koalisi Prabowo-Gibran mengatakan bahwa rakyat harus memilih paslon jagoannya jika ingin program bansos beras maupun bantuan langsung tunai (BLT) dilanjutkan.
"Nah kalau mau lanjut ada Pak Prabowo-Gibran. Gibran itu siapa sih? Ibu, Gibran siapa? Pak, Gibran itu siapa? Putranya Pak Jokowi. Yang suka Pak Jokowi angkat tangan. Bansos beras 10 kilogram mau lanjut tidak? Lanjut dan ditambah? BLT mau lanjut apa tidak? Makanya jangan berubah," kata Zulhas di gedung Budaya Narmada, Kabupaten Lombok Barat, pada Minggu (17/12/2023).
Sementara tim Anies-Muhaimin (Amin) juga sudah merespons soal kooptasi bansos ini. Amin bahkan menyatakan program bansos akan dijadikan bansos plus yang diberikan dengan tata kelola yang lebih baik.
(prc/ezr)
