“Kan kita tahu kalau konten tidak masuk akal, pokoknya meragukan, coba cek dulu sumbernya,” jelas Nezar, terlebih sekarang kemampuan produksi konten hoaks semakin canggih.
“Pakai AI (Artificial Intelligence/Kecerdasan Artifisial), Deep Fake, itu bisa mengelabui, bahkan oleh orang-orang yang sudah lebih expert.”
Meski mencapai ratusan jumlah ini sangat jauh berkurang dibandingkan pada pemilu tahun 2019. Penurunan jumlah penyebaran konten hoaks, lanjut Dirjen Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Usman Kansong, karena terjadi perbaikan literasi digital.
“Kalau dibandingkan Pemilu 2019 jauh sekali, karena banyak faktor lah sehingga menurun,” jelas Usman.
Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyampaikan bahwa sepanjang bulan November telah terjadi 39 informasi hoax terkait pemilu, dan hingga 28 November, Budi Arie menyatakan total penyebaran hoaks mencapai 355 konten.
Sedangkan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat dari tanggal 1 hingga 15 November 2023 ditemukan 49 konten hoaks bertema politik dengan 19 konten spesifik soal Pemilu 2024.
Dalam persiapan menangkal hoaks, Kemenkominfo meluncurkan desk Pemilu dan buku saku yang bekerja sama dengan dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian. Desk Pemilu merupakan sistem pengawasan yang dioperasikan oleh ketiga lembaga negara tersebut. Sedangkan buku saku jadi alat para anggota Bawaslu di tingkat kabupaten dan kota untuk melaporkan konten yang melanggar regulasi pemilu.
Buku saku memuat informasi-informasi penting seperti timeline penyelenggaraan pemilu 2024, landasan hukum dalam management konten negatif selama masa pemilu, hingga bagaimana ketentuan pelaksanaan kampanye di media sosial harus dilakukan.
(wep)
