Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemegang saham mayoritas proyek pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Bali, yakni sebesar 51%, sedangkan pemerintah pusat sebagai minoritas dengan saham 49%.

"Jadi baik capital expenditure (capex) maupun operational expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi, Minggu (17/12/2023).

Menurut Budi, dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcase pariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," kata Budi.

Skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.