Mantan Bupati Banyuwangi tersebut mengatakan, Presiden Jokowi juga berulang kali menyatakan bahwa semua program terkait kemiskinan harus selaras dari pusat sampai daerah. Apalagi anggaran penanganan kemiskinan yang ada secara total angkanya kini berkisar Rp500 triliun. Anggaran yang besar itu diharapkan menghasilkan dampak penurunan kemiskinan yang signifikan.
"Kementerian PAN-RB mengatakan, Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan juga telah diluncurkan pilot project-nya pada 3 provinsi dan 9 kabupaten kota,” lanjut dia.
Selain itu Azwar menyampaikan soal logical framework 'kerangka berpikir logis' Reformasi Birokrasi Tematik penanganan kemiskinan yakni agar anggaran kemiskinan harus benar-benar dibelanjakan untuk berdampak langung.
“Presiden mengarahkan agar anggaran terkait kemiskinan tidak dibelanjakan untuk urusan yang tak berdampak langsung ke penurunan kemiskinan seperti seminar yang berulang atau sosialisasi program secara terpusat di kota-kota besar yang semestinya bisa dikurangi dengan alternatif virtual,” ujarnya.
Sementara mulai 2023, indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan dilakukan tak hanya akhir tahun. Kementerian PAN-RB akan melakukan jemput bola dan memasukkan sejumlah variabel sebagai ukuran seperti stunting sebagai bagian pengentasan kemiskinan.
(krz/ezr)
